Jakarta, INDONEWS.ID - Partai Golkar pimpinan Setya Novanto membuat keputusan mengejutkan dalam Pilgub Jawa Barat pada 2018 mendatang. Setelah sebelumnya menjagokan calon internal yaitu Ketua DPD Jabar Dedi Mulyadi, DPP Golkar malah mendepak Bupati Purawakarta ini dan menetapkan Ridwan Kamil sebagai Cagub Jabar.
Penunjukkan itu tertuang dalam surat DPP Golkar yang dikirim ke Ketua DPD Golkar Jabar, seperti beredar di sosial media, pagi ini, Jumat (22/9). Surat yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham itu tanpa mencantumkan nomor dan tanggalnya.
"Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan dan mengesahkan Sdr H Mochamad Ridwan Kamil ST MUD sebagai calon Kepala Daerah berpasangan dengan Sdr H Daniel Mutaqien Syafiuddin ST sebagai calon Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat yang diusung Partai GOLKAR dalam Pilkada serentak Putaran ke-3 tahun 2018," demikian bunyi surat itu.
Dalam surat itu Dedi Mulyadi malah diperintahkan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Surat itu juga menyatakan bahwa keputusan DPP Golkar bersifat final.
Menanggapi beredarnya surat itu, Dedi Mulyadi mengaku heran. Pasalnya dengan kondisi Ketum Golkar Setya Novanto yang terbaring sakit, tidak mungkin berani mengambil keputusan sepenting itu.
"Setahu saya kan pak Setya Novanto itu dioperasi jantung di rumah sakit, masa sih orang dalam keadaan dioperasi baru selesai masa penyembuhan," kata Dedi seperti dikutip Detik.com, Jumat (22/9/2017).
Menurutnya sulit dibayangkan dengan kondisi sakit parah, pimpinannya itu memimpin rapat dan menetapkan keputusan yang menyangkut hidup banyak orang mendatang termasuk partai Golkar.
"Masa sih, masih sempat-sempatnya membuat rapat dan memutuskan calon gubernur dan wagub yang menyangkut hidup 46 juta rakyat Jabar dan kelangsungan partai Golkar," ujar Bupati Purwakarta itu.
Terpisah, Wasekjen DPP Golkar Ace Hasan Syadzily tak membantah soal penunjukkan Ridwan Kamil jadi cagub Golkar. Namun dia menolak bicara detail terkait isi surat tersebut.
"Pertama bahwa DPP Partai Golkar mengeluarkan surat tersebut memang harus secara resmi melakukan rapat, dengan melibatkan semua unsur di dalam DPP Partai Golkar. Juga termasuk di dalamnya Ketua DPD Provinsi Jawa Barat," ujar Ace. (Very)