Jakarta, INDONEWS.ID- Polemik pengadaan 5000 senjata, dinilai Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate sebagai momentum pemerintah melakukan pembenahan terhadap pengelolaan senjata.
Menurut Johnny, penting melakukan pendataan ulang terhadap pengelolaan senjata sebab banyak sekali institusi non TNI dan Polri juga menggunakan senjata dalam operasinya.
"Satu hal yang perlu dicatat. Negara perlu mencatat jumlah senjata di Indonesia. Pada saat di mana-mana proxy war itu terjadi, tentu berbahaya. Karena itu pembelian senjata perlu terkoordinasi dengan baik," ujar Johnny di Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Johny mencatat ada institusi diluar TNI/Polri yang menggunakan senjata seperti BIN, Bea Cukai, Kejaksaan, bahkan akademisi maupun organisasi kepemudaan seperti Resimen Mahasiswa.
Karena itu, Johny berpendapat, pembelian senjata perlu dikontrol dan dilihat kembali. Pasalnya, untuk pembelian senjata hanya melalui persetujuan TNI dan Polri. Hal itu dilakukan guna mencegah pihak-pihak yang akan memberikan ancaman kepada negara.
"Pengalaman ini membuka untuk memperbaiki metode pengelolaan pengadaan senjata di indonesia yang selama ini dianggap biasa-biasa saja, inilah positifnya pernyataan panglima. Dibuka kepada masyarakat agar masyarakat alert, waspada,"ujarnya.