INDONEWS.ID

  • Senin, 23/10/2017 10:01 WIB
  • Pemerintah AS Harus Klarifikasi Insiden Penolakan Panglima TNI, Ini Alasannya

  • Oleh :
    • very
Pemerintah AS Harus Klarifikasi Insiden Penolakan Panglima TNI, Ini Alasannya
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait rencana kunjungannya memenuhi undangan Kepala Staf Jenderal Joseph Dunford dalam acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Washington DC.

Meski sudah meminta maaf, namun pemerintah AS dituntut untuk mengklarifikasi alasan penolakan tersebut.

Baca juga : Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78

“Meski Duta Besar AS di Indonesia sudah menyampaikan permintaan maaf dan Panglima TNI dapat melakukan perjalanan, namun klarifikasi dari pemerintah AS atas insiden penolakan perlu disampaikan,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, melalui siaran pers di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Hikmahanto mengatakan, ada tiga alasan mengapa AS harus mengklarifikasi penolakan Gatot Nurmantyo tersebut.

Pertama, publik Indonesia perlu mengetahui secara jelas alasan penolakan, dan bukan hanya oleh pemerintah saja. Pasalnya, penolakan tersebut bisa mempengaruhi hubungan kedua negara.

Baca juga : Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum

Kedua, tanpa klarifikasi maka akan ada spekulasi di kalangan masyarakat dan media di Indonesia atas apa yang menjadi alasan penolakan. “Spekulasi dapat berkembang secara liar di media sosial dan tidak terbendung. Sehingga ini dapat memunculkan persepsi negatif publik Indonesia terhadap AS khususnya pemerintahan Donald Trump,” ujar Hikmahanto.

Ketiga, klarifikasi penting dilakukan mengingat Indonesia akan segera memasuki tahun politik. Maka spekulasi penolakan bila tidak diklarifikasi akan berdampak besar terhadap siapapun yang akan muncul sebagai calon Presiden dan wakilnya. Pemerintah AS bisa dianggap oleh publik di Indonesia hendak melakukan intervensi terhadap proses ini. “Dampak terbesar adalah pada Presiden Jokowi bila hendak maju kembali,” tegasnya. 

“Oleh karenanya pemerintah AS perlu segera mengklarifikasi sebelum spekulasi di media sosial menjadi tidak dapat terbendung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kedutaan Besar AS meminta maaf atas ketidaknyamanan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo atas insiden penolakannya. Amerika Serikat juga menyatakan siap memfasilitasi perjalanan Jenderal Gatot ke Amerika Serikat.

Baca juga : Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

”Kami tetap berkomitmen untuk Kemitraan Strategis kami dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi bangsa dan masyarakat kita,” jelas Joseph Donovan.

Sebelumnya tersebar kabar bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke Amerika Serikat.

Penolakan tersebut bermula ketika Panglima TNI bersama rombongan akan berkunjung ke Amerika memenuhi undangan acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations ( VEOs) yang akan diselenggarakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Washington DC.

Setibanya di bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (21/10) sore, jenderal bintang empat inipun ditolak oleh pihak maskapai Emirates karena izin masuknya ditolak Pemerintah AS.

Panglima TNI telah melaporkan insiden penolakan tersebut ke Presiden, Menteri Luar Negeri dan Menkopolhukam Wiranto. (Very)

Artikel Terkait
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Artikel Terkini
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Pj Bupati Maybrat Diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro
Pj Bupati Maybrat Temui Tiga Jenderal Bintang 3 di Kemenhan, Bahas Ketahanan Pangan dan Keamanan Kabupaten Maybrat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas