Soal SIM dan Penghapusan Pajak, Pengamat: PKS Ngawur

Oleh : hendro - Minggu, 25/11/2018 09:30 WIB

Pengamat Kebijakan Publik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie

Jakarta, INDONEWS.ID - Buntut pernyataan Partai KeadilanSosial (PKS) menyatakan akan membebaskan pengguna kendaraan bermotor tak bayar pajak bahkan membuat SIM seumur hidup, mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pengamat.

"Saya menilai pernyataan dari PKS terkait SIM seumur hidup dan bebas pajak sangat tak beralasan dan irasional. Masakan pajak kendaraan bermotor mau dihilangkan," kata pengamat Kebijakan Publik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie kepada INDONEWS di Jakarta, Minggu (2411/2018).

Lanjut kata peneliti dari Amerika ini, untuk market share dan market brand kendaraan bermotor memang cakupannya luas. Dan pendapatan yang diraup negara cukup besar.

"Memang ada pajak kepentingan dikenal dengan asas benefit approach theory. Selain itu, pajak juga punya fungsi pengatur dan melaksanakam kebijakan pemerintah atau disebut regureland. Bagaimana kalau pengguna kendaraan bermotor tidak bayar pajak. Kalau saya bukan tidak bayar pajak, kalau standard negara maju bukan menggunakan sepeda motor malahan sepeda kalau di down town," ujarnya.

Demikian pula kata dia untuk masalah tax atau pajak maka kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar pajak di Indonesia.

Menurutnya, data dari Mabes Polri per tanggal 1 Januari 2018 mencapai 111 Juta, atau tepatnya 111.571.239 unit kendaraaan. Angka tersebut termasuk jumlah sepeda motor yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 82% atau 91.085.532 unit sepeda motor. Menyusul Mobil Pribadi dengan kontribusi 12% atau sebanyak 13.253.143 unit mobil. Sisanya kontribusi dari Mobil Bus, Mobil Barang, dan Kendaraan Khusus.

"Jumlah motor di Indonesia cukup fantastis mencapai 82 persen. Kalau mau dihitung total pajaknya cukup besar. Bagaimana kalau dihilangkan. Untuk SIM seumur hidup, barangkali ini negara ajaib kalau menerapkan sistem tersebut. Mana ada negara yang menggunakan SIM seumur hidup ini ngawur. Barangkali KTP ya bisa. PKS merujuk ke e-KTP rupanya. Ini tidak logis. Jadi untuk memberikan point of view harus ada riset dan kajian apa impact (dampak), benefits (keuntunganya dan manfaatnya) influence (pengaruhnya), advantages (kelebihan) dan deficiency (kekurangannya)," ucapnya.

Oleh karena itu jelas Jerry, sungguh naif apabila pajak kendaraan bermotor mau dihilangkan. 

"Saya curiga ini adalah bagian political strategy dari PKS untuk Pileg 2019 mendatang. Lantaran ini isu yang up to date,"tutup Jerry.(hdr)

Loading...

Artikel Terkait