Pengamat politik dari President University AS Hikam. (Foto: channel indonesia)
Jakarta, INDONEWS.ID – Pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengaku mendapat laporan terkait kemungkinan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal karena racun pun menuai polemik.
Menurutnya, pernyataanya itu disampaikan usai menerima perwakilan sejumlah dokter. Fahri mengaku menerima laporan investigasi dari para dokter tersebut.
"Mereka melaporkan beberapa temuan, saya tertarik karena dokter-dokter dari berbagai keahlian yang hadir. Saya kira sebaiknya pemerintah terbuka dengan apa yang terjadi, terutama KPU. Dibuka saja masalahnya apa dan investigasi terhadap korban. Itu harus dilakukan satu per satu, jangan membuat generalisasi lalu ada uang tutup mulut," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Menanggapi pernyataan Fahri Hamzah itu, pengamat politik dari President University Muhammad AS Hikam mengatakan, bahwa ada semacam fiksasi terhadap jenazah dalam wacana politik kita akhir-akhir ini.
Pada tahun 2016 misalnya, muncul penolakan untuk dilakukan sholat terhadap jenazah terhadap orang-orang yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Di tahun 2019 ini marak wacana jenazah dari para petugas TPS yang, konon, diracun. Kali ini yang menjadi target antara adalah KPU. Tetapi target politiknya adalah sang petahana, Presiden Jokowi,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (11/5).
Hikam mengatakan, jenazah menjadi lokus politisasi karena ia memberi aura yang misteri dan final. Pihak yang menjadi target politisasi, diposisikan telah melakukan perbuatan yang paling fatal dan hukumannya bukan saja bersifat legal formal, tetapi agama.
“Agama, lagi-lagi diapropriasi untuk pertarungan politik sampai pada tingkat yang paling personal dan sakral yaitu wacana tentang jenazah. Sebuah fenomena yang belum pernah muncul dalam negara demokrasi yang waras di manapun di dunia,” ujarnya. (Very)