BIN Sebut Anak Usia 17-24 Tahun Mudah Terpengaruh Paham Radikalisme

Jakarta, INDONEWS.ID - Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto mengatakan, anak-anak dengan usia 17 hingga 24 tahun menjadi target utama dari penyebaran gerakan ekstrimis keagamaan yang berbauh kekerasan. Pasalnya, anak muda pada rentang usia tersebut, sedang mencari jati diri dan mudah untuk dipengaruhi.

"Yang menjadi target adalah anak-anak muda umur 17-24 tahun. Dani Dwi Permana, itu umur 18 tahun. Dia anak Bogor dan meledakkan bom Marriott. Kemudian juga ada Umar yang meledakkan bom di Suriah, anak umur 19 tahun, anak dari Banten," kata Wawan sebagaimana dilansir voaindonesia, Jakarta, Selasa,(13/08/2019)

Wawan sendiri belum bisa memastikan jumlah anak -anak dengan rentang usia 17 hingga 24 tahun yang terpapar radikalisem. Namun, ia menegaskan, data BIN menunjukkan bahwa terdapat 900-100 orang yang terpengaruh paham radikalisme.

Ia menambahkan, dari jumlah tersebut, tidak semua berada berasal dari rentang usia 17-24 tahun. Terdapat warga negara dengan rentang usia 24- 45 tahun, hingga 50 tahun ke atas terpapar radikalisme.

Namun, ia menekankan, anak dengan usia 17 hingga 24 tahun masih menjadi dominan. Karena itu, BIN tetap melakukan pendalaman dan pendidikan secara digital untuk mendidik generasi muda Indonesia.

Sementara itu, Deputi Pembinaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni`am Soleh mengatakan, radikalisme merupakan ancaman ril yang disebabkan pemahaman agama yang kurang maupun karena masalah etnisitas. Masalah ini perlu dicegah oleh pemerintah agar tidak mengancam keutuhan NKRI.

"Otonomi daerah di satu sisi kepentingannya adalah percepatan pembangunan daerah tetapi kalau tidak dikelola secara baik, bisa juga kemudian merenggangkan integrasi karena persoalan superioritas atas dasar etnis. Apalagi kalau itu terkait dengan ideologi keagamaan. Itu jauh lebih bahaya," jelas Asrorun Ni`am

Asrorun Ni`am, memilih untuk mendorong adanya kampanye gerakan moderasi keagamaan dan kebangsaaan. Hal ini bisa dilakukan secara konkret dengan menerapkan nilai -nilai keterbukaan, dan kebhinnekaan di antara komunitas.

Pada kesempatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengakui, pihaknya telah memblokir lebih dari 11.800 situs sejak tahun 2009 berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan karena pihak benar-benar serius memberantas radikalisme.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengembangkan literasi digital untuk kegiatan kampanye bagaimana bermedia sosial dengan benar. Dengan demikian, masyarakat semakin sadar dan tahu mengunakan media sosial secara baik.*(Marsi)