Forum Sekjend Cipayung Plus Minta Evaluasi Kapolda dan Pangdam Jawa Timur

Jakarta,INDONEWS.ID - Forum Sekretaris Jenderal Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus meminta kepada Kapolri Tito Karnavian dan Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) Hadi Tjahjanto untuk melakukan proses evaluasi terhadap Kapolda Jawa Timur dan Pangdam Jawa Timur terkait dengan masalah dugaan kekerasan rasial kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Permintaan ini tidak terlepas dari peran aparat keamanan yang tidak mampu memberikan perlindungan maksmimal kepada mahasiswa Papua yang ada di Surabaya.Jakarta, Rabu,(21/08/2019)

Forum Sekjend Cipayung Plus dalam keterangan tertulis yang diterima Indonews menegaskan, pemerintah bersama pihak kepolisian juga mesti mampu melakukan penyelesaian secara tuntas terhadap masalah ini. Pihak kepolisian diminta untuk menemukan aktor intelektual dibalik kekerasan yang dialami oleh mahasiswa Papua beberapa hari lalu di Surabaya dan Malang.

"Mendesak KAPOLRI dan Panglima untuk mengevaluasi KAPOLDA dan PANGDAM Jawa Timur serta memberi sanksi membebas tugaskan sementara oknum aparat keamanan yang melakukan penyerangan dan pelanggaran prosedural terhadap mahasiswa yang ada di asrama Papua Surabaya," demikian pernyataan tertulis dari Forum Sekjend Cipayung Plus tersebut.

Forum Sekjend Cipayung Plus ini juga meminta kepada pemerintah pusat untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia terkait dengan jaminan keamanan terhadap mahasiwa Papua. Hal ini penting dilakukan agar kejadian seperti di Surabaya tidak terulang kembali.

Selain itu, forum ini meminta partisipasi dari seluruh tokoh masyarakat dan seluruh kepentingan untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah Papua ini. Keterlibatan para tokoh masyarakat dan tokoh dinilia penting untuk meredahkan situasi yang terjadi saat ini.

Forum ini juga memberikan beberapa point solusi kepada pemerintah pusat terkait dengan masalah Papua untuk segera dilaksanakan. Adapun bebera point tersebut diantaranya:

1.Penyelesaian konflik dalam mengatasi ekspresi politik masyarakat Papua tidak boleh lagi dilakukan dengan jalan militeristik yang represif.

2.Pendekatan penyelesaian persoalan Papua lewat Jalan Sosio-Nasionalisme dengan mengedepankan dialog seluas-luasnya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua.

3.Mendorong percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia dengan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.

4.Mendorong pembangunan ekonomi dengan mengakui hak-hak masyarakat adat Papua atas kekayaan alam yang terkandung di tanah Papua.

Untuk diketahui, forum Sekjend Cipayung Plus ini berasal dari beberapa organisasi kemahasiswaan. Adapun yang terlibat lansung dalam perumusan beberapa point solusi terkait masalah Papua ini antara lain Muhammad Asrul (SEKJEND EN LMND), Bebin Adi Darma (SEKJEND PP HIKMAHBUDHI), Phirman Rezha (SEKJEND PP KAMMI), David Sitorus (SEKUM PP GMKI), Robby R Karman (SEKJEND DPP IMM), Thomson Sabungan Silalahi (SEKJEND PP PMKRI) dan I Made Sudana Yasa (Sekjend PP KMHDI).*(Marsi)