Ma`ruf Amin Canangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan

Jakarta, INDONEWS.ID –Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024 Ma’ruf Amin bersama Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI mencanangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) untuk umat di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (21/9).

Gerakan itu lahir dari keprihatinan atas neraca perdagangan ekspor impor komoditas pangan pada semester pertama 2019. Ekspor dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 14,9 ribu ton, senilai Rp 171 miliar. Sedangkan nilai impor tanaman pangan dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 8 juta ton senilai Rp 35,5 triliun.

Direktur PINBAS MUI Azrul Tanjung mengatakan jika dihitung secara matematis, nilai ekspor tidak mencapai 1 persen dari nilai impor kita. Kebutuhan pangan yaitu mencapai hampir 100 persen masih dicukupi oleh komoditi pangan negara lain.

"Padahal, dalam wacana Arus Baru Ekonomi Indonesia yang diusung oleh Ma’ruf Amin yang akan dilantik sebagai Wakil Presiden RI 2019-2024, pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekedar mencapai equality (kesamaan perlakuan), melainkan keadilan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan agar memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup yang adil (equity)," katanya.

Dia mengatakan, keadilan atau equity itu akan tercapai ketika ada kebijakan melalui redistribusi, hibah, subsidi, kemitraan, dan proses fasilitasi dalam gerakan nasional kedaulatan pangan ini.

Karena itu, Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) ini bertujuan untuk mendorong segera terwujudnya cita-cita kedaulatan pangan bagi umat.

Dia mengatakan, setidaknya, ada tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan. Antara lain pembaruan agraria, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, melarang penggunaan pangan sebagai senjata, serta pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Satu aspek fundamental untuk mencapai equity adalah kebutuhan pokok bagi rakyat. "Sangat sulit dibayangkan bagaimana suatu negara dapat berdaulat penuh secara ekonomi, apabila kebutuhan pokok rakyatnya, khususnya pangan, masih ‘tergantung’ pada negara lain," ujarnya seperti dikutip Antara.

Ketergantungan tersebut dapat berbentuk ketergantungan dalam pasokan, ketergantungan teknologi, bahkan ketergantungan pola konsumsi dan gaya hidup. Sungguh berbahaya bagi ketahanan nasional, apabila negara berpenduduk banyak seperti Indonesia tidak berdaulat sama sekali dalam pangan. (Very)