Nasional

Pelantikan Presiden Aman, Waspadai Tiga Isu Berikut

Oleh : very - Selasa, 15/10/2019 23:23 WIB

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta (kiri) dalam diskusi bertajuk “Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden” yang diselenggarakan oleh Indonesian Publik Institute (IPI) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10). (Foto: Indonews.id)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada Minggu, 20 Oktober 2019. Berbagai isu beredar terutama terkait rencana unjuk rasa mahasiswa menjelang dan pada saat pelantikan tersebut. Selain itu terdapat juga isu keamanan berkaitan dengan terorisme, dan isu konsilidasi politik.

“Isu yang paling kuat terkait pelantikan Presiden adalah potensi unjuk rasa yang dapat dinilai bisa mengganggu jalannya pelantikan. Pemerintah dapat melakukan komunikasi dengan intens kepada mahasiswa untuk membantu jalannya agenda nasional tersebut. Mahasiswa pada prinsipnya adalah generasi muda cendekiawan yang dapat diajak berdiskusi sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendengar pemerintah,” ujar pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta dalam diskusi bertajuk “Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden” yang diselenggarakan oleh Indonesian Publik Institute (IPI) di kawasan Cikini,  Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Diskusi menghadirkan para narasumber yaitu Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, Anggota DPR RI F-GOLKAR, Dr (kandidat) Stanislaus Riyanta, pengamat Intelijen dan Keamanan, Dr. Hendrasmo, MA, Tenaga Ahli Dirjen KIP Kemenkominfo, dan Karyono Wibowo, pengamat politik/Direktur IPI.

Menurut Stanislaus, kekhawatiran terjadi jika mahasiswa melakukan unjuk rasa. Karena hal itu dapat menjadi kendaraan bagi pihak-pihak yang akan menciptakan situasi tidak kondusif. Karena itu, hal tersebut harus dikomunikasikan dengan mahasiswa. “Karena jika ini terjadi juga akan mencederai perjuangan intelektual mahasiswa,” ujarnya.

Selain itu aksi teror yang menimpa Pejabat Negara Menko Polhukam Wiranto menjadi catatan penting untuk meningkatkan standard pengamanan untuk VVIP.

Selain dampak keamanan, kasus aksi teror kepada Menko Polhukam juga berdampak pada ujaran-ujaran kebencian dan narasi "nyinyir" terkait peristiwa teror tersebut. Hal ini kemudian disikapi dengan tegas terutama oleh TNI termasuk dengan mencopot dan menghukum anggota yang keluargannya terlibat.

Menurut Stanislaus, potensi ancaman gangguan keamanan yang paling dikhawatirkan seperti aksi teror diprediksi akan sulit terjadi terutama pada ring 1 mengingat ketatnya sistem pengamanan yang ada. Pasca kejadian di Menes Pandeglang, Densus 88 AT melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap anggota JAD yang merupakan kelompok pelaku aksi teror terhadap Menko Polhukam Wiranto.

Langkah yang dilakukan oleh Densus 88 AT ini akan membuat anggota dan simpatisan JAD bersembunyi atau menjadi sleeper cell agar tidak menarik perhatian Densus 88 AT atau justru jika sudah pada tahap putus asa akan melakukan aksi dengan serangan akhir. Namun dengan ketatnya sistem pengamanan dan terbatasnya sumber daya kelompok JAD maka aksi akhir tersebut akan sulit dilakukan di Jakarta.

Di lain pihak, kata kandidat doktor dari Universitas Indonesia (UI) ini, Presiden Joko Widodo sudah bertemu secara akrab dengan Prabowo Subianto, rivalnya pada saat Pilpres. “Hal ini membuat kelompok oposisi dengan basis ideologis cenderung menentang dengan adanya rekonsiliasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Hubungan baik antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi kunci utama stabilitas politik saat ini. Hubungan tersebut juga berhasil memisahkan kelompok oposisi berbasis politik dengan kelompok ideologi,” ujarnya.

Sikap kelompok ideologi yang menolak rekonsiliasi ini dinilai wajar. Hal itu mengingat terdapat tuntutan kelompok oposisi ideologi yang tidak mungkin dapat diakomodasi oleh pemerintah dan perbedaan prinsip yang cukup kuat.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan memastikan kelancaran acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pasukan gabungan TNI dan Polri juga telah menyiapkan 27 ribu personel. Jumlah tersebut menggambarkan kesiapan dan jaminan TNI Polri atas suksesnya acara Pelantikan Presiden dan Wapres.

“Dari berbagai hal tersebut di atas maka prediksi situasi Polhukam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 diperkirakan akan berjalan dengan aman dan terkendali dengan tetap mewaspadai berbagai unjuk rasa mahasiswa yang kemungkinan menjadi kendaraan bagi kelompok yang mempunyai agenda tertentu,” pungkasnya. (Very)

Loading...

Artikel Terkait