Nasional

Webinar PMKRI, Budi Arie: Pasca Pandemi Kehidupan Masyarakat Desa Harus Lebih Produktif

Oleh : very - Sabtu, 06/06/2020 11:30 WIB

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengadakan Webinar via aplikasi Zoom dengan mengangkat tema

Jakarta, INDONEWS.ID -- Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengadakan Webinar via aplikasi Zoom dengan mengangkat tema "Strategi dan Tantangan Penerapan New Normal di Daerah", yang diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh pelosok Indonesia dari berbagai kalangan di Jakarta, Jumat (5/6).

Dalam Webinar ini, hadir narasumber Wakil Menteri Kemendes PDTT RI Budi Arie Setiadi,  Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang yang juga mantan Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapuspen Kemendagri Bahtiar, serta Ketua Presidium PP PMKRI Benidiktus Papa.

Wakil Menteri Desa dan PDTT Budi Arie Setiadi dalam pemaparannya mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 ini adalah wabah yang melanda seluruh dunia tanpa terkecuali termasuk Indonesia. Pasca pandemi ini, khususnya bagi masyarakat desa bahwa tujuan dari new normal adalah kehidupan kita harus lebih produktif, disiplin, lebih menjaga kesehatan, dan memberikan nilai tambah dalam proses kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya kita. Karena memang perubahan ini merupakan konsekuensi dari pandemic Covid-19.

“Perlu saya sampaikan bahwa laporan lembaga keuangan dunia bahwa Indonesia masih bisa tumbuh 3 persen di quarter pertama tahun 2020. Dibanding negara-negara lain seperti China yang minus 1,6 %, dan Eropa 2,7 %. Kita termasuk negara yang memiliki daya tahan ekonomi yang luar biasa. Walaupun nanti di quarter kedua di Bulan April dan Juni ini semua negara akan mengalami penurunan termasuk Indonesia,” ujar Wamen Budi seperti dikutip dari siaran pers Humas PP PMKRI di Jakarta.

Budi menambahkan bahwa bahwa lembaga keuangan dunia ini juga meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu dari dua negara tercepat dalam pemulihan ekonomi setelah China. Oleh karena itu, perlu kerjasama dari kita semua agar bisa keluar dari krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia.

“Mari kita bersama-sama bertarung dan berjuang untuk menggerakan kembali ekonomi kita khususnya pedesaaan karena desa sebagai pusat produksi tanaman pangan agar bisa lebih produktif dan bisa membantu bangsa ini dari ketergantungan import pangan karena 86 persen desa di Indonesia adalah desa berbasis ekonomi pertanian,” ujar Budi.

Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang mengatakan bahwa pandemi Covid 19 merupakan extra ordinary atau kejadian yang luar biasa. Berkenaan dengan itu, senada dengan informasi yang disampaikan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 bahwa ada 102 Kabupaten/ Kota yang aman dari pandemi Covid-19.

“Kita tahu bersama bahwa di Indonesia ada 514 kabupaten/kota. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaiamana status keadaan di 412 Kabupaten/Kota. Apakah statusnya hijau, kuning atau merah? Dan harus kita dalami lebih lanjut,” jelas Agustin Teras Narang.

Teras Narang juga mengkritisi kebijakan Pemerintah, DPR  dan KPU tentang pelaksanaan Pilkada yang tetap diagendakan pada 9 Desember mendatang di tengah ketidakpastian pandemi Covid 19.

Sementara itu, Kapuspen Kementerian dalam Negeri, Bahtiar mengatakan bahwa pertahanan terkuat kita dalam menghadapi pandemic Covid-19 adalah kedisiplinan warga negara.

“Kami sudah menuliskan dan memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam dua buku. Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa bagaimana supaya kita tetap produktif di tengah pandemic ini. Kita mencoba untuk membangun konsepsi baru dan bebas dari pandemic Covid-19, karena pandemic covid-19 ini akan berlangsung jangka panjang,” ujar Bachtiar.

Dalam diskusi ini, sebagai pembicara terakhir, Ketua Presidium PP PMKRI, Benidiktus Papa menyampaikan bahwa diskusi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya PMKRI memberikan ruang kepada masyarakat dalam menanggapi rencana pemerintah terkait penerapan kebijakan New Normal.

Berkaitan dengan sikap PMKRI, kata Benediktus, perlu diberbicarakan terkait efektivitas penyelenggaraan PSBB yang sudah berlangsung selama hampir tiga (3) bulan.

“Kami tentu mengapresiasi pemerintah dan stakeholder dalam upaya penanganan covid tapi juga kami memberikan catatan-catatan kritis terkait rencana penerapan New Normal. Yakni, Pemerintah harus membuka data secara terbuka berkaitan dengan evaluasi efektifitas PSBB diseluruh daerah termasuk dalam hal protokol, kita mau protokol dijalankan secara tegas, disiplin dan konsekuen dilapangan,” ujarnya.

Selain itu, katanya, transparansi anggaran Covid-19 sebesar 405T sangat penting dibuka ke Publik.  Sejauh mana Penyerapan anggaran covid 19 ini harus dibuka dan dijelaskan kepada masyakat. “Terakhir atas nama PMKRI kami mengingatkan agar Penerapan New Normal oleh pemerintah harus memberikan kepastikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat ditengah pandemi. Jangan sampai kebijakan ini sebagai ajang uji coba," ujar Beni.

Nara hubung, Dwi Sitohang mengatakan, para peserta webinar sangat antusiasme mengikuti seminar tersebut. “Banyak peserta yang mengikuti seminar ini selain mahasiswa, ada juga tenaga profesial dan pers yang tertarik, bukan semata-mata karena menyediakan sertifikat, melainkan karena isu yang diangkat dalam seminar ini sangat menggugah publik. Mereka ingin mengetahui adanya New Normal yang akan diberlakukan di beberapa daerah,” ujar Dwi. (Very)

Loading...

Artikel Terkait