Jakarta, INDONEWS.ID - Safari politik Ketua Umum Partai Gerindra sepertinya membuahkan hasil yang baik. Pasalnya, menjelang hari-H pengumuman susunan menteri Kabinet Kerja Jokowi Jilid II, tidak main-main, isu yang beredar kuat Gerindra akan mendapatkan jatah tiga kursi.
Tak hanya Gerindra, Partai Demokrat yang saat pemili April lalu menunjukkan sikap poltik yang abu-abu, kini merapat dengan pasti ke kubu pemerintah. Isu yang beredar luas, Demokrat secara pasti juga akan mengantongi satu kursi bahkan lebih di Kabinet Kerja Jokowi.
Merespon fenomena masuknya Gerindra ataupun Demokrat dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma`aruf Amin untuk lima tahun kedepan pasca-pemilu memberikan sinyal kuat bahwa koalisi Parpol pengusung Jokowi-Ma`aruf dalam pilpres kali lalu tidak solid.
Hal itu dikatan Peneliti LIPI, Siti Zuhro saat ditemui awak media di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/19) sore.
"Tadinya 01 saya anggap solid, ternyata begitu kelihatan sekarang terjadi semacam pergeseran. Ada pergeseran peta politik seperti itu menunjukkan bahwa koalisi memang sulit untuk dipertahankan," jelas Siti.
Zuhro mengatakan sejak 2004, koalisi pemerintahan cenderung gemuk. Kemudian pada 2014, saat Jokowi mencalonkan diri, dia ingin koalisi yang ramping dan tidak transaksional, tapi ternyata tak terjadi. Sejumlah parpol kemudian masuk ke koalisi pemerintahan pada 2014 seperti PPP, Golkar dan PAN.
"Di periode kedua, tidak main-main, lebih banyak lagi kan gitu. Jadi sekarang memang kita menyaksikan koalisi itu tidak bisa permanen, koalisinya cenderung memang sangat tentatif, sangat kepentingan sih," terangnya.
Dengan perkembangan yang terjadi belakangan ini, menurutnya tak ada bedanya antara tim 01 dan 02. Dengan masuknya Gerindra dan Demokrat, dia mengatakan koalisi pemerintah akan cukup telak. Mekanisme kritik dan penyeimbang (check and balances) menurutnya sangat sulit diterapkan.
"Mekanisme check and balance antara DPR-eksekutif bisa dipastikan kalau mereka tidak kritis," pungkasnya.*(Rikardo).