Mendagri: Sosialisasikan Agar Masyarakat Jangan Golput

INGAT 17 APRIL 2019 PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD PROVINSI/KAB/KOTA

Mendagri Imbau Kader PKK Ikut Sosialisasikan Warga Datang ke TPS

Tanggal : 26 Feb 2019 20:38 Wib | Pengunjung : 2

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau kader-kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk ikut mensosialisasikan dan menggerakkan masyarakat pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April 2019 mendatang.

“Sosialisasikan kepada masyarakat jangan Golput, ajak masyarakat untuk hadir di TPS menggunakan hak pilihnya,” kata Mendagri  saat memberikan sambutan dalam acara Rakornas PKK, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Mendagri menambahkan, masyarakat pemilih perlu didorong untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya karena tingkat partisipasi politik masyarakat akan menentukan suksesnya sebuah pesta demokrasi.

“Tingkat partisipasi politik masyarakat akan menentukan suksesnya sebuah demokrasi yang sedang dicanangkan oleh bangsa dan negara Indonesia ini untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang harus semakin efektif dan semakin efisien,  mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” kata Tjahjo,

Mendagri mengakui tidak mudah bagi pemilih untuk menggunakan hak suaranya, apalagi dengan sistem Pemilu serentak ada lima lembar surat suara yang harus dicoblos. 

Tjahjo mengatakan, satu pemilih sejak masuk bilik TPS hingga keluar mencelupkan tangannya di tinta membutuhkan waktu total sekitar 11 menit.

“Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang umurnya  di atas 50 tahun tentu ini akan butuh waktu lebih dari 11 menit.  Kalau memilih Capres dan Cawapres gampang, tapi memilih anggota DPR dan DPRD memerlukan waktu karena fotonya tidak  ada, ada namanya saja,” kata Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengimbau kepada kader PKK untuk mencermati berita-berita yang ada di media massa termasuk media sosial terkait masalah kampanye Pemilu.  Mendagri mengingatkan, jangan sampai ikut menyebarluaskan berita yang tidak jelas kebenarannya.