Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Sikap partai Keadilan Sejahtera untuk tetap menjadi oposisi dalam periode kedua Jokowi lima tahun kedepan dinilai justru menguntungkan pihaknya.
Sikap politiknya yang berbeda dengan partai-partai sahabat seperti Demokrat, Gerindra dan PAN yang justru terlihat berbondong-bondong meminta restu Jokowi bergabung ke koalisi pemerintah merupakan langkah yang tepat.
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai keberadaan PKS menjadi oposisi di pemerintah Jokowi periode kedua justru menguntungkan partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut.
PKS sejauh ini menjadi partai yang tetap berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma`ruf Amin.
"Kemungkinan boleh jadi saya melihat PKS akan menjadi partai oposisi. Saya kira kalau PKS jadi partai oposisi, dia justru diuntungkan," tutur Emrus di Jakarta Selatan, Sabtu (19/10).
Hal tersebut dikatakan Emrus ketika tengah menjelaskan tentang perihal kekhawatiran banyak pihak terkait merapatnya mayoritas partai politik ke pihak Jokowi-Amin.
Ketika ditanya lebih lanjut Emrus menjelaskan dengan menjadi satu-satunya oposisi, PKS akan dengan lebih mudah memilah isu yang akan dimainkan untuk mengkritisi kinerja pemerintah.
"Saya katakan bisa menguntungkan kenapa? Itu kan satu partai lebih mudah dikontrol kan. Lebih mudah mereka manage. Mereka bisa mengolah, me-manage isu kan [dalam] memberikan tanggapan dan lain sebagainya karena satu partai," ujar Emrus melansir CNNIndonesia.com.
Kendati demikian Emrus sendiri berpendapat kemungkinan gemuknya koalisi pemerintah mendatang tidak menjadi masalah pada era politik sekarang. Ia mengatakan rakyat sudah cukup jeli menjadi oposisi dalam mengkritisi pemerintahan.
"Sebenarnya kalau kita mau jujur itu konsep checks and balances itu muncul ketika sosial media belum ada. Maka dibutuhkan lah kekuatan oposisi partai. Sekarang dengan sosial media, masyarakat sudah bisa jadi oposisi kok," jelasnya.
"Artinya boleh enggak semua partai mayoritas bergabung menjadi koalisi pemerintahan kita sekarang? Boleh. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena memang fenomena sudah berubah," tambah Emrus kembali.
Emrus menambahkan bahwa pada kenyataannya dinamika politik tidak seperti yang terlihat secara gamblang. Ketika membahas koalisi dan oposisi dalam pemerintahan, Ia mengatakan status tersebut tidak bisa hanya dilihat dari jatah menteri yang didapat suatu partai.
"Ada koalisi terbuka, ada koalisi tertutup. Terbuka itu mendeklarasikan baru kemudian ada jabatan menteri. Tapi ada koalisi tertutup, jadi memang tidak mendapat jabatan tapi ada kepentingan-kepentingan," jelas Emrus.
"Jadi tidak serta merta mengatakan kalau di luar koalisi tidak [dapat jatah] menteri otomatis oposisi. Belum tentu. Saya yakin betul akan ada komunikasi politik antara presiden dengan PKS setelah penetapan menteri," tambahnya.*(Rikardo).