Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mewakili Indonesia dalam pertemuan Dewan ASEAN Political Security Community (APSC) yang diglar di Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11/2019). (Foto :istimewa)
Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mewakili Indonesia dalam pertemuan Dewan ASEAN Political Security Community (APSC) yang diglar di Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11/2019).
Dalam keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang diterima, Hingga saat ini, implementasi cetak biru APSC 2025 telah mencapai 94 persen dari garis aksi. Sementara pada 2020, akan dilaksanakan review tengah tahun terkait pelaksanaan garis aksi guna memastikan kerja sama APSC berjalan sesuai dengan waktunya.
Baca juga : Ciptakan Peluang dan Keunggulan Pasca Pandemi, Taiwan Trade Mission to ASEAN 2023 akan Segera Digelar
Dalam pidatonya, Menlu Retno menyampaikan bahwa salah satu upaya mengimplementasikan cetak biru APSC 2025, ASEAN perlu memastikan partisipasi aktif perempuan dalam proses perdamaian, melalui dua aksi, yakni melibatkan mediator dan fasilitator perempuan dalam proses perdamaian di berbagai kawasan serta pemberdayaan dan menambah jumlah peacekeeper perempuan.
Untuk pelibatan mediator dan fasilitator, Indonesia menyelenggarakan Regional Training on Women serta Peace and Security untuk diplomat perempuan pada April 2019. Sebagai tindak lanjut, Indonesia pada tahun depan akan menyelenggarakan Regional Training untuk kedua kali.
Sementara, terkait pasukan penjaga perdamaian, Retno mengungkapkan, Indonesia telah memiliki lebih dari 100 peacekeeper yang terlibat langsung dalam berbagai misi perdamaian PBB.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD dalam pidatonya menyampaikan beberapa hal penting yakni seputar ancaman terorisme, serangan siber, perdagangan obat terlarang, sentralitas ASEAN, dan hak asasi manusia (ToR AICHR).
Menurut Mahmud, negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerja sama kontra-terorisme, khususnya terkait perubahan taktik dan aksi terorisme yang melibatkan perempuan sebagai aktor dan penggunaan senjata ringan.
Indonesia dan negara lain sedang dalam tahap merampungkan Work Plan of the ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism 2019-2025 atau Bali Work Plan yang diharapkan dapat disepakati pada pertemuan AMMTC ke-13 bulan ini.
Baca juga : 50 Tahun Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang, Percepat Kerja Sama AOIP untuk Episentrum Pertumbuhan
Soal serangan siber, Mahfud menyoroti keterakaitannya dengan era 4.0 Industrial Revolution dan ekonomi digital. ASEAN, menurutnya, harus mampu mengatasi tantangan cross-border data flow dan perlindungan data pribadi.
Sedangkan terkait perdagangan obat terlarang, sebagai bentuk komitmen untuk mencapai ASEAN Drug Free Vision, Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Senior Officials Meeting on Drugs Matters (ASOD) ke-41 yang berlangsung pada Agustus 2020.
Pada kesempatan yang sama Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi menyampaikan perkembangan kerja sama regional dalam bidang pertahanan melalui ADMM (ASEAN Defense Ministerial Meeting), penanggulangan obat-obat terlarang, kerja sama keamanan teknologi nuklir, pemajuan dan perlindungan HAM, dan pentingnya kerja sama ASEAN dengan mitra wicara.
Disampaikan pula hingga saat ini telah terdapat 40 negara yang mengaksesi protokol Treaty of Amity and Cooperation (TAC), traktat yang mengatur perilaku negara di kawasan guna menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. (rnl)