Mosi tak percaya pengurus DPC Sikka terhadap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Sikka, Fabianus Boli. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Para kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Sikka, Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Sikka, Fabianus Boli.
Surat mosi tidak ini dilayangkan kepada Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta di Jakarta, tertanggal 30 Januari 2020. Dalam surat yang ditadatangani 12 orang pengurus Hanura tersebut dijelaskan sejumlah ketimpangan-ketimpagan yang terjadi di DPC Hanura Kabupaten Sikka baik bidang organisasi maupun bidang keuangan dibawah kepemimpinan Fabianus Boli.
Dalam bidang organisasi, beberapa ketimpangan yang terjadi di antaranya, 21 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Hanura di Kabupaten Sikka tidak pernah dilantik dan diambil sumpahnya, Surat Keputusan (SK) PAC tidak pernah diberikan kepada 21 Ketua PAC, 160 Ranting yang menyebar di Kabupaten Sikka tidak pernah dibentuk, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka sudah bertindak secara sepihak dan melampaui kewenangannya memberhentikan 10 orang badan pengurus harian DPC Partau Hanura Kabupaten Sikka tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan mekanisme partai, dan menjelang Muscab 2020, Ketua DPC secara sepihak menunjuk beberapa PAC untuk mendukung pencalonannya sebagai Ketua DPC Hanura untuk periode berikutnya tanpa mencabut SK Kepengurusan PAC yang diganti.
Selain persoalan bidang organisasi dalam surat tersebut juga dipaparkan sejumlah persoalan keuangan di antaranya, bendahara DPC Hanura Kabupaten Sikka tidak menjalankan fungsinya kerena semua keuangan diambil alih oleh Fabianus Boli selaku Ketua DPC. Dalam penarikan dana pembinaan partai di rekening bendahara hanya tanda tangan pada slip sementara penarikannya dilakukan sendiri oleh Ketua DPC dan tidak diserahkan ke bendahara untuk dilakukan pembukuan.
Selain itu juga dana kontribusi anggota DPRD Fraksi Partai Hanura Sikka periode 2014-2019 yang seyogyanya untuk operasional partai tidak pernah disetor melalui bendahara dan tidak pernah dipertanggung jawabkan penggunaannya, dan kontribusi pembekalan caleg periode 2019-2024 dari 6 kabupaten yang dilaksanakan di Sikka tidak pernah dipertanggung jawabkan penggunaannya.
Sesuai dengan ketimpangan-ketimpangan tersebut, para pengurus DPC Hanura Sikka, meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura memberhentikan Ketua DPC Hanura Sikka Fabinus Boli, menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Sikka sambil menunggu Muscab dan melakukan audit internal Partai Hanura terhadap penggunaan keuangan selama masa kepemimpinan Ketua DPC Hanura Sikka Fabianus Boli.
Menanggapi surat mosi tidak percaya sejumlah pengurus DPC Hanura Sikka tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik (L-API) Maksimus Ramses Lalongkoe saat dimintai komentarnya mengatakan, bila ketimpangan-ketimpangan tersebut benar adanya, maka sebaiknya DPP Partai Hanura harus segera mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kegaduhan di internal partai.
Sebab kegaduhan tersebut bisa mempengaruhi konsolidasi partai apalagi DPP Hanura baru saja melantik pengurus baru dengan tagline baru “From Zero to Hero”.
“Saya kira kalau ketimpangan-ketimpangan tersebut benar adanya, maka sebaiknya DPP Partai Hanura harus segara mengambil sikap dan keputusan tegas agar tidak menimbulkan kegaduhan di internal partai Hanura sendiri. Sebab kegaduhan tersebut bisa saja mempengaruhi konsolidasi partai apalagi kan DPP Hanura baru saja melantik pengurus baru dengan tagline baru From zero to hero,” kata Ramses di Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Lebih lanjut Dosen Universitas Dian Nusantara Jakarta ini mengatakan, bila mencermati isi surat mosi tidak percaya yang dilayangkan para pengurus DPC Hanura Sikka itu, hal itu menunjukan adanya permasalahan serius baik pada bidang organisasi maupun bidang keuangan karena organisasi bergerak dan berkembang tergantung bagaimana memange organisasi dan keuangan apalagi terkait partai politik.
“Kalau cermati isi surat mosi tidak percaya yang dilayangkan para pengurus DPC Hanura Sikka itu, menunjukan adanya permasalahan serius baik pada bidang organisasi maupun bidang keuangan karena organisasi bergerak dan berkembang tergantung bagaimana me-mange organisasi dan keuangan apalagi terkait partai politik tentu ini sangat rawan.
Untuk itu Ramses menyarankan, DPP Hanura harus merespons desakan para pengurus DPC tersebut demi menjaga kekompakan Partai Hanura sehingga sejalan dengan semangat baru Hanura. (Very)