Nasional

Mendagri Tito Ingin Budaya Amplop di ASN Hilang

Oleh : Ronald Tanoso - Senin, 24/02/2020 23:59 WIB

Mendagri, Tito Karnavian,

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (BPSDM) dapat turut serta mengembangkan integritas aparatur.

Terpenting, disampaikan Tito, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis, melainkan juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan.

”Saya ingin diklat harus difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ (uang pelican atau sogokan) yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan,” kata Tito saat membuka Rakornas BPDSM di kantor BPSDM Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).

Tito juga mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) terus berbenah. ASN selama ini kerap dipandang lamban, tidak disiplin dan condong mempersulit urusan pelayanan masyarakat ketimbang mempermudah.

Tito menegaskan, persepsi negatif itu dapat berkurang jika ASN meningkatkan kualitas dan integritasnya. Karena itu, dia meminta agar
terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang dapat mengubah ‘mental ASN’ di bidang pemerintahan.

"Yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis, namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan," ucapnya.  

Rakornas dihadiri sekitar 500 dari Kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Tak hanya itu, acara juga turut dihadiri perwakilan dari Kementerian dan Lembaga lain seperti Kepala BKKBN, BPIP dan Kementerian PAN-RB.

Menurut Tito, BPSDM memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di pusat maupun daerah. Sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi, baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Karena itu, Mendagri meminta BPSDM untuk terus memutakhirkan kurikulumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya itu, kualitas para pengajar juga harus ditingkatkan.

”Diklat-diklat teknis yang out of date baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat,” tandasnya. (rnl)

 

Loading...

Artikel Terkait