Demokrasi Kriminal Berbiak, Rizal Ramli Dukung Protes Pemotongan Tunjangan Guru

Oleh : very - Kamis, 23/04/2020 06:01 WIB

Ekonom Senior, Rizal Ramli. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID – Peneliti CSRC UIN Syarif Hidayatullah Muhamad Nabil MA mengatakan bahwa pemotongan tunjangan guru  di tengah wabah Corona, namun ada proyek triliunan ke Stafsus Istana adalah bukti demokrasi kriminal telah berbiak di era Nawacita.

“Itu menunjukan bahwa demokrasi kriminal telah berbiak di era pemerintahan ini. Hal ini sangat mengerikan,`` ujarnya di Jakarta, seperti dikutip RMOL.co.

Sebelumnya, protes keras juga dilakukan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, terkait pemotongan tunjangan guru hingga Rp 3,3 triliun.

Protes keras itu kemudian mendapat dukungan penuh dari ekonom senior, Rizal Ramli.

Pemotongan tunjangan guru tersebut dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dalam lampiran Perpres 54/2020 diketahui tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen. Yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun. Selanjutnya penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp 698,3 triliun menjadi Rp 454,2 triliun.

Terakhir, pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus yang dari semula Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun.

"Tunjangan Guru mau dipotong 3,3 triliun. Stafsus dapat proyek Pelatihan Online 5,6 triliun," sindir Rizal Ramli melalui akun Twitter pribadinya, Sabtu malam (18/4).

Sebelumnya, Rizal Ramli juga sudah menyindir kinerja Staf Khusus Presiden yang dinilai tak paham dengan `conflict of interest`. Mereka terkesan memanfaatkan posisi yang harusnya diamanahkan untuk kepentingan bangsa malah digunakan untuk meraih keuntungan pribadi.

“Kalau soal sederhana seperti etika ‘conflict of interest’ aja ora ngerti, ndak usahlah menjadi pejabat negara,” ujarnya, Jumat (17/4).

Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur itu juga mengingatkan bahwa amanah yang diberikan kepada seorang pejabat negara harus dijunjung tinggi. Amanah merupakan kepercayaan agar benar-benar memberi pelayanan kepada rakyat.

Jika hal itu tidak bisa dijunjung tinggi, Bang RR – demikian dia biasa disapa - menyarankan agar Staf Khusus Presiden agar menjadi pengusaha saja. “Andi Taufan cs fokus saja jadi pengusaha. Selain lebih bermanfaat, mereka juga tidak akan dikepret seperti para ‘tikus’,” ujarnya.

“Ingat amanah dan fatsoen-nya beda, ngurusin rakyat bukan kantong pribadi. Lebih baik fokus jadi pengusaha sukses, bermanfaat dan dihormati. Daripada tikus yang perlu dikepret,” pungkasnya

Untuk diketahui, Belva Devara telah mengundurkan diri dari Staf Khusus Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini, Andi Taufan belum mundur. Dia hanya meminta maaf kepada publik terkait suratnya yang dinilai sangat kontroversial itu. (Very)

 

Loading...

Artikel Terkait