Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di sejumlah daerah tidak efektif. (Foto : Ilustrasi)
Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di sejumlah daerah tidak efektif. Karena itu dirinya meminta kebijakan tersebut untuk dihentikan dan diganti dengan karantina komunal.
"Kondisi sekarang sudah tidak efektif. Saya mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa," katanya pada Minggu (10/5/2020).
Ia mengatakan melalui karantina komunal, di setiap desa mulai tingkat RW disediakan tempat karantina, pos penjagaan, alat pelindung diri, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh. Bahkan disarankan agar tes swab dilakukan di tingkat RW.
"Dengan karantina komunal itu setiap pengurus RW menutup sendiri daerahnya masing-masing sehingga saat ada orang yang masuk ke kampungnya bisa diperiksa terlebih dahulu," ujarnya.
Menurut dia, masyarakat desa dikenal mandiri dan mereka bisa menjaga kampungnya sendiri, membangun jalan sendiri, membangun pos ronda sendiri, dan bahkan bisa membuat sistem sendiri. Konsep karantina komunal tersebut kini tengah dilaksanakan di Purwakarta.
"Kalau karantina komunal itu bisa jauh lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang kini diterapkan di sejumlah kabupaten/kota di tanah air," lanjutnya.
Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan PSBB kini sudah tidak efektif karena beberapa hal di antaranya ada kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan transportasi.
Dengan pelonggaran transportasi, interaksi orang sudah makin tinggi dan banyak. Sementara, PSBB adalah bertujuan untuk menekan jumlah orang berinterkasi baik antar-individu maupun antar-wilayah.
Kedua PSBB tidak efektif karena pada praktiknya, lalu lintas mobil tetap bisa lolos pos pemeriksaan. Memang, ada penjagaan ketat, namun hanya pada jam-jam tertentu.
"Pengendara tetap lolos penjagaan baik siang maupun malam," timpal Dedi.
Ia juga menyampaikan kalau PSBB tidak efektif karena aturannya terlalu panjang dan lama, sehingga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Di sisi lain, ada kebijakan yang berbenturan, yakni PSBB dan kelonggaran transportasi. Kondisi itu membuat masyarakat bingung.
"Sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan PSBB terlalu lama," kata Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengatakan kebijakan PSBB tidak sepenuhnya ditaati masyarakat. Seperti satu toko buka, tetapi toko lain tutup. Orang berkerumun di satu toko yang buka, dan itu tidak ada artinya PSBB untuk menekan interaksi manusia.
Alasan lain PSBB sudah tidak efektif adalah kebijakan itu malah memicu problem sosial akibat bantuan dampak corona yang tak merata dan salah sasaran.
"Daripada tidak jelas, ya sudah hentikan saja PSBB, karena membingungkan masyarakat oleh regulasi yang aneh-aneh," pungkas Dedi. (rnl)