Nasional

Ketimbang Baper, Anggota DPR Lebih Baik Minta Waktu Bicara di Forum Najwa Shihab

Oleh : very - Senin, 11/05/2020 14:30 WIB

Pengamat politik dari President University AS Hikam. (Foto: channel indonesia)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Pengamat politik dari President University Muhammad AS Hikam membela kritik presenter Najwa Shihab kepada anggota DPR RI yang diunggah melalui platform YouTube beberapa waktu lalu. Melalui unggahannya, presenter program “Mata Najwa” itu mengkritik kinerja anggota dewan itu melalui video bertajuk "Kepada Tuan dan Puan Anggota DPR yang Terhormat".

Menurut Hikam, kritik yang dilontarkan Najwa tersebut masih dalam nalar, asas kesopan-santunan walaupun nylekit.

“Tanpa berpretensi membela Najwa Sihab yang pasti sudah sangat banyak yang membela opininya, saya menganggap kritik-kritik yang dilontarkannya masih nalar, sopan, dan kalaupun nylekit tapi faktual,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta.

Najwa juga tak melulu melontarkan satirnya kepada anggota DPR, tetapi juga kepada aparat Pemerintah, termasuk menteri dan juga Satgas Covid-19 yang kini sedang sibuk menghalau pandemi wabah tersebut.

“Ketimbang pada baper di medsos dan media, para anggota DPR yang tersinggung dengan kritik dan satir tersebut lebih baik minta diberi waktu bicara di forum Najwa Shihab. Itu saya rasa lebih fair ketimbang menuding macam-macam, menuntut minta maaf, mengancam akan bongkar aib Najwa Shihab, dll.,” ujarnya.

Menurut Hikam, Najwa tidak bersalah sebagai warga negara maupun sebagai jurnalis ketika melontarkan opini dan kritik sekeras apapun. Fakta-fakta yang dipakai dasar juga diketahui publik, bukan rahasia atau buatan. Soal interpretasi terhadap fakta-fakta tersebut, bisa saja berbeda dan itulah yang seharusnya diperdebatkan. Bukan dihakimi dan dijatuhi sanksi.

“Saya tidak habis pikir, lembaga hasil reformasi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi seperti DPR malah mau digunakan sebagai lembaga yang sensitif dan cenderung anti terhadap opini publik. Bukankah itu berarti sebuah pembalikan terhadap elan demokrasi?,” ujar Hikam.

Seperti diketahui, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meradang karena kinerja mereka dalam penanganan Covid-19 mendapat kritik dari Najwa Shihab. Presenter program "Mata Najwa" itu menilai DPR terkesan tidak serius dalam mencari solusi agar persoalan Covid-19 itu bisa segera teratasi.

Polemik itu berbawal dari video bertajuk "Kepada Tuan dan Puan Anggota DPR yang Terhormat" yang diunggah Najwa Shihab melalui platform YouTube.

Najwa mulai memberikan kritik kepada para anggota partai politik yang duduk di kursi legislatif tersebut.

"Kepada tuan dan puan para anggota DPR yang terhormat. Apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama. Di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik kan," kata Najwa pada pembukaan video tersebut.

"Seperti kami-kami ini sepertinya tuan dan puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah ya. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Eh, biasanya juga kosong kan ya," lanjut Najwa.

Najwa yang biasa disapa Nana itu juga menyinggung terkait pembahasan sejumlah RUU saat pandemi Covid-19. "Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas. Ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa. Lalu, RUU Pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah ngebet pengen bebas kah? Eh, apa kabar Pak Yasonna?" kata dia.

Najwa juga menyinggung pembahasan sejumlah klaster lain agar perlu ditinjau ulang. "Sudah seharusnya klaster lain perlu ditinjau ulang. Karena yang lain bukan tanpa masalah, terutama dari perspektif lingkungan dan keadilan gender," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun dari RUU yang dibahas di DPR itu memiliki urgensi dan penting. Namun, membahas RUU yang menyangkut hajat hidup orang banyak di tengah wabah Covid-19 justru berpotensi menimbulkan kecurigaan. "Di tengah pandemi, yang jatuh cinta saja berani menunda nikah. Ini kok DPR buru-buru banget seperti lagi kejar setoran?" ujarnya.

Dia menambahkan bahwa produk hukum yang dihasilkan berpotensi cacat hukum. Pasalnya, hingga kini belum ada satu pun mekanisme yang mengatur tentang pembahasan RUU secara virtual. "Jika ngotot melakukan pembahasan, jangan salahkan bila ada anggapan DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas," kata Najwa.

"Setiap tindakan dan keputusan di masa kritis mencerminkan prioritas. Inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami sekarang ini? Bikin ribut juga jelas tak seharusnya menjadi prioritas," ucapnya.

Sementara itu, Najwa juga mengkritik langkah Satgas Covid-19 DPR yang justru mengimpor jamu dari China yang diklaim dapat meningkatkan imunitas tubuh pengidap Covid-19. Namun, yang menjadi persoalan, jamu itu disinyalir mengandung bahan berbahaya dan belum dilakukan uji klinis. (Very)

Artikel Terkait