Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kabinet Kerja, Rizal Ramli. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Masyarakat Maluku dan Ambon yang direpresentaskan oleh tokoh GMNI Indonesia Timur Nehemia Lawalata meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo agar realisitis dan sadar diri bahwa ekonomi sudah ambruk akibat salah urus ekonomi dan pandemi Corona.
Karena itu, mereka meminta Presiden Jokowi agar segera melakukan reshuffle terhadap kabinetnya.
Menurut mereka, ekonom senior Rizal Ramli merupakan sosok yang dianggap cocok untuk kembali direkrut pemerintahan Jokowi menduduki jabatan strategis.
``Kita inginkan RR bersedia masuk kabinet demi keselamatan bangsa dan negara,`` kata Nehemia Lawalata seperti dikutip Konfrontasi.com di Jakarta, Selasa (26/5).
Kekacauan Pemerintah Jokowi-Maruf dalam mengatasi krisis ekonomi dan dampak pandemi Corona ini, kata Nehemia, sangat meresahkan dan mencemaskan rakyat. Dia mengkuatirkan krisis ini mengarah pada krisis multidimensi yang bisa membawa NKRI pada disintegrasi bangsa, terutama dari wilayah Timur.
``Presiden Jokowi kita himbau menarik RR masuk kabinet guna mengatasi kegagalan Airlangga-Sri Mulyani yang payah dan ambyar total. Jika rezim Jokowi ingin bertahan, maka sebaiknya angkat Rizal Ramli,`` kata Nehemia.
Menurutnya, jika pemulihan ekonomi tidak berjalan efektif dan wabah Corona tak bisa dibasmi atau diminimalisasi, maka kelompok yang kecewa cenderung ingin memisahkan diri dari NKRI karena kegagalan ekonomi dan ideologi bangsa.
Para analis dan peneliti mengatakan di tengah kekalutan Pemerintah Jokowi-Maruf dalam mengatasi krisis ekonomi dan dampak akibat pandemi Corona, kehadiran Rizal Ramli yang mendapat dukungan NU dan Muhammadiyah dipercaya bisa mengatasi krisis tersebut. Apalagi, Rizal Ramli adalah anggota keluarga besar Pesantren Tebu Ireng Jombang dan Pondok Gontor.
Karena itu, Presiden Jokowi diharapkan mempertimbangkan RR masuk jajaran kabinet jika ingin mengatasi kegagalan pemerintahan saat ini. “Kini NKRI dalam posisi bahaya disintegrasi akibat krisis multidimensi,” ujarnya.
Sementara itu, peneliti senior Universitas Paramadina Herdi Sahrasad, Sekjen Forum Inteligensia Bebas Fathor Reinhard MA dan Muhamad Muntasir CSA, peneliti senior Freedom Foundation juga menyatakan persetujuan jika Presiden Jokowi mengangkat Rizal Ramli.
Mereka menilai prihatin dengan kondisi Presiden Jokowi yang dinilai gagal karena para menterinya tidak cukup memiliki kapasitas dalam situasi seperti saat ini.
“Maukah Jokowi? Dan maukah RR jika diminta Jokowi? Harus ada dialog pada kedua belah pihak demi keselamatan NKRI,’’kata Lutfi Syarqawi.
Data pengusaha yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Suryani Motik menyebutkan bahwa jumlah UMKM mencapai 61 juta yang terpuruk dihantam badai Corona. Jika asumsi satu UMKM terdiri dari 2 orang, jumlah korban terdampak sudah mencapai 122 juta orang.
Di tengah pandemi corona ini, UMKM tidak akan bertahan lama, mungkin hanya dalam hitungan minggu semuanya bisa ambruk.
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan kepada Presiden Jokowi Widodo agar segera melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Hal itu dikatakan Koordinator Juru Bicara PSI Dara Nasution. Menurutnya, ada beberapa menteri di kabinet sekarang yang kerjanya dianggap lambat dan memble. Padahal, PSI menegaskan Presiden Jokowi membutuhkan menteri yang gesit dan cepat dalam menangani situasi krisis akibat pandemi corona.
Dara beralasan, pandemi corona yang melanda Indonesia memperlihatkan kualitas dan kapasitas para menteri Jokowi. Ada yang rajin, bagus, memble, lambat, bahkan kinerjanya buruk. Akibat dari kinerja para pembantu yang buruk, tambah dara, Presiden Jokowi yang disalahkan. Kena getahnya. Atas kegelisahan itu, DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan kepada Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang memble dalam menghadapi krisis akibat Covid-19.
“Presiden perlu mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis,” kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI Dara Nasution seperti dikutip Rakyat Merdeka, Selasa (19/5/2020).
Ide reshuffle oleh PSI ini bukan kali pertama. Sebelumnya, pada February lalu, Juru Bicara PSI, Mohamad Guntur Romli, dalam keterangan tertulis, Rabu 12 Februari mengatakan sebagai pemegang mandataris rakyak, sudah saatnya presiden berpikir untuk menyegarkan kabinet agar bekerja lebih baik.
“Bila presiden sebagai mandataris rakyat dan pemegang hak prerogatif berpikir untuk menyegarkan kabinet agar bekerja dengan lebih baik, PSI mengusulkan menteri agama menjadi prioritas utama untuk diganti,” kata Guntur Romli.
Merespon usulan tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk tidak campur urusan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan reshuffle atau perombakan menteri.
Politisi PDIP, Aria Bima, mengatakan PSI membuat isu reshuffle pada waktu yang tidak tepat karena pada saat ini pemerintah Indonesia tengah fokus dalam melakukan penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Ia menegaskan PDIP tidak tertarik membahas usulan PSI soal reshuffle menteri.
"Ini urusan Covid-19 jangan dicampuri dengan politik. Reshuffle urusan Presiden (Jokowi). Serahkan ke presiden saja. Dia tahu yang terbaik untuk mengatasi masalah ini," katanya di Jakarta, belum lama ini.
Senada dengan PDIP, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menolak keras usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan menteri.
Politisi Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. Apalagi, saat ini pemerintah Indonesia tengah fokus melakukan penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.
"Belum saatnya untuk gonta-ganti kabinet. Masih banyak yang harus dilakukan," katanya di Jakarta. (Very)