Nasional

PP PMKRI: Pemerintah Perlu Evaluasi PSBB Sebelum Pelaksanaan New Normal

Oleh : Marsi Edon - Jum'at, 05/06/2020 23:31 WIB

Webinar via aplikasi zoom Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) dengan tema` Strategi dan Tantangan Penerapan New Normal di Daerah`.(Foto:Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mengadakan Webinar via aplikasi zoom dengan mengangkat tema "Strategi dan Tantangan Penerapan New Normal di Daerah` yang diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh pelosok Indonesia dari berbagai kalangan. Jakarta, Jumat,(5/06/2020)

Dalam Webinar ini, hadir sebagai narasumber Wakil Menteri Kemendes PDTT RI, Budi Arie Setiadi, Ketua Komite I DPD RI,Agustin Teras Narang yang juga mantan Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapuspen Kemendagri, Bahtiar dan Ketua Presidium PP PMKRI Benidiktus Papa.

Wakil Menteri Desa dan PDTT Budi Arie Setiadi dalam pemaparannya mengatakan, Pandemi Covid-19 ini adalah wabah yang melanda seluruh dunia tanpa terkecuali termasuk Indonesia.

Hingga saat ini, belum ada negara yang mampu menghasilkan vaksin antivirus corona. Amerika yang memiliki perusahaan farmasi terbanyak juga belum berhasil menciptakan vaksin penangkal wabah Covid-19.

Melihat kondisi yang ada, kita perlu memasuki era normal baru. Namun, masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga bebas dari infeksi virus.

"Pasca Pandemic ini, khususnya bagi masyarakat desa bahwa tujuan dari new normal adalah kehidupan kita harus lebih produktif, disiplin, lebih menjaga kesehatan, dan memberikan nilai tambah dalam proses kehidupan ekonomi, politik, social dan budaya kita," kata Budi Arie.

Wamendes juga menjelaskan, pertumbuhan Indonesia di tengah pandemi masih relatif stabil. Hal ini ditandai dengan laporan lembaga keuangan dunia terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama.

"Perlu saya sampaikan bahwa laporan lembaga keuangan dunia bahwa Indonesia masih bisa tumbuh 3 persen di quarter pertama tahun 2020. Dibanding negara-negara lain, cina yang minus 1,6 %, dan eropa 2,7 %. Kita termasuk negara yang memiliki daya tahan ekonomi yang luar biasa. Walaupun nanti di quarter kedua di bulan April dan Juni ini semua negara akan mengalami penurunan termasuk Indonesia," jelasnya.

Budi menambahkan, Lembaga keuangan dunia ini juga meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu dari dua negara tercepat dalam pemulihan ekonomi setelah cina. Karena itu, perlu kerjasama dari kita semua agar bisa keluar dari krisis ekonomi yang

"Mari kita bersama-sama bertarung dan berjuang untuk menggerakan kembali ekonomi kita khususnya pedesaaan karena desa sebagai pusat produksi tanaman pangan agar bisa lebih produktif dan bisa membantu bangsa ini dari ketergantungan import pangan karena 86 persen desa di Indonesia adalah desa berbasis ekonomi pertanian," ungkapnya.

Selanjutnya, Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang dalam pemaparannya menerangkan, pandemi Covid 19 merupakan extra ordinary atau kejadian yang luar biasa.

Mengacu pada data yang disampaikan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 bahwa ada 102 Kabupaten/ Kota yang aman dari pandemi Covid-19. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia ada 514 kabupaten/kota.

Namun, teras mengajukan pertanyaan tentang status keadaan di 412 Kabupaten/Kota. Menurutnya, gugus tugas harus menjelaskan status daerah tersebut dengan beberapa kategori yakni hijau, kuning atau merah.

Pada kesempatan ini, Teras Narang juga mengkritisi kebijakan Pemerintah, DPR dan KPU tentang pelaksanaan Pilkada yang tetap diagendakan pada tanggal 9 Desember mendatang ditengah ketidakpastian pandemi Covid 19.

Menurutnya, Pilkada 9 Desember merupakan pilihan yang sangat berisiko. Dasarnya adalah Indonesia masih dalam status bencana nasional non alam.

Sementara itu, Kapuspen Kementerian dalam Negeri, Bahtiar dalam penjelasannya mengatakan, kunci utama memutus mata rantai Covid-19 adalah warga masyarakat.

"Pertahanan terkuat kita dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah kedisiplinan warga negara," kata Bahtiar.

Kemendagri, lanjut Bahtiar, terus melakukan beberapa upaya dalam rangka penanganan wabah virus corona. Salah satunya adalah menuliskan buku pedoman untuk menangani pandemi dan memberikan kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Kemendagri juga menginiasi lomba inovasi daerah dalam rangka menjemput new normal. Semua daerah Kabupaten dan Kota diminta ikut terlibat dengan tujuan menghasilkan beragam inovasi dalam menyikapi normal baru di tengah pandemi.

Adapun Ketua Presidium PP PMKRI, Benidiktus Papa dalam pemaparannya menyampaikan, diskusi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya PMKRI memberikan ruang kepada masyarakat dalam menanggapi rencana pemerintah terkait penerapan kebijakan New Normal.

Berkaitan dengan sikap PMKRI, kata Beni, kita berbicara soal efektivitas penyelenggaraan PSBB yang sudah berlangsung selama hampir tiga (3) bulan.

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan new normal, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia. Evaluasi menjadi menjadi penting sebagai dasar untuk menerapkan kebijakan baru yakni new normal.

"Kami tentu mengapresiasi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanganan covid tetapi juga kami memberikan catatan-catatan kritis terkait rencana penerapan New Normal," kata Beni.

Beni menegaskan, pemerintah harus membuka data secara terbuka berkaitan dengan evaluasi efektifitas PSBB diseluruh daerah termasuk dalam hal protokol. Aturaan terkait Covid-19, katanta, harus dipastikan berjalan secara tegas dan konsekuen dilapangan.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah keterbukaan anggaran Covid-19 sebesar 405 T. Menurut Beni, anggaran yang sangat besar tersebut sangat penting dibuka ke publik.
"Sejauh mana penyerapan anggaran covid 19 ini harus dibuka dan dijelaskan kepada masyakat," tegasnya.

Terakhir, atas nama PMKRI, ia mengingatkan, Penerapan new normal oleh pemerintah harus memberikan kepastikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat ditengah pandemi. Norma baru di tengah wabah yang sedang berlangsung tidak boleh menjadi ajang untuk melakukan uji coba.

Dari data peserta webinar, nara hubung menjelaskan antusiasme calon peserta tinggi dalam mengikuti seminar ini. Banyak peserta yang mengikuti seminar ini selain mahasiswa, ada juga tenaga profesial dan awak media yang tertarik bukan semata-mata karena menyediakan sertifikat, melainkan karena isu yang diangkat dalam seminar ini sangat menggugah publik karena penasaran dengan “NEW NORMAL” yang akan diberlakukan.

Sementara itu, dari data peserta webinar, narahubung Dwi Sitohang menjelaskan, antusiasme calon peserta tinggi dalam mengikuti seminar ini.

"Banyak peserta yang mengikuti seminar ini selain mahasiswa, ada juga tenaga profesial dan awak media yang tertarik bukan semata-mata karena menyediakan sertifikat, melainkan karena isu yang diangkat dalam seminar ini sangat menggugah publik karena ingin mengetahui terkait “ New Normal” yang akan diberlakukan dibeberapa daerah," ungkapnya.*

 

Loading...

Artikel Terkait