Banjir Wajo, Sulawesi Selatan. (Foto : istimewa)
Sulsel, INDONEWS.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, Sulawesi Selatan menetapkan wilayahnya menjadi tanggap darurat bencana setelah banjir melanda 11 kecamatan di daerah tersebut. Kebijakan ini akan berlaku selama 14 hari kedepan.
“Hari ini sudah ada 11 dari 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Wajo yang terendam banjir sehingga kami menetapkan status tanggap darurat bencana sejak kemarin tanggal 7,” kata Bupati Wajo, Amran Mahmud, saat konferensi pers, Senin (8/6/2020).
Sebelumnya, diberitakan bahwa banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), hingga kini terus meluas dan merendam ribuan rumah di 11 kecamatan.
Dari pendataan Pemkab Wajo, ke-11 kecamatan di Wajo yang terendam banjir yakni, Kecamatan Sabbangparu, Tempe, Belawa, Bola, Takkalalla, Sajoanging, Majauleng, Pammana, Tanasitolo, Keera dan Pitumpanua. Banjir berdampak terhadap ribuan warga.
Dari 11 kecamatan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo mencatat ada 11.592 kepala keluarga yang terdampak.
"Waktu banjir pertama 19 Mei lalu di delapan kecamatan itu tercatat ada enam ribuan lebih KK, dan banjir 6 Juni kemarin di Pitumpanua dan Keera itu ada lima ribuan lebih KK yang terdampak," kata Amran.
Amran mengatakan, dengan penetapan status tersebut, maka Pemkab Wajo segera mendistribusikan bantuan kepada warga korban banjir. Pemerintah telah mempersiakan bantuan sembako dan bambu.
“Sebenarnya selama ini, bantuan bukan terlambat, cuma persyaratan untuk menditribusikan harus dipenuhi. Setelah masa tanggap darurat bencana ini, maka pendistribusian bantuan sudah memenuhi ketentuan, persyaratan yang ada,” katanya.
Dia mengatakan, sebelumnya pada Sabtu (6/6/2020) kemarin, Pemkab Wajo juga sudah menyalurkan bantuan air bersih ke permukiman yang banjir. Pemerintah juga menyiapkan beberapa titik pendistribusian air bersih melibatkan petugas pemadam kebakaran (damkar) dan PDAM.
“Kami juga distribusikan air mineral untuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.
Banjir tahunan kali ini tak cuma merendam puluhan ribu rumah, tapi juga kantor pemerintahan, sarana pendidikan, sarana ibadah, akses jalan, tambak, sawah dan perkebunan warga.
"Kita masih lakukan asesment dan pendataan, agar kita bisa memetakan bantuan yang bisa disalurkan ke masyarakat," tandasnya. (rnl)