Korban Banjir dan Longsor di Sumatera Mulai Diserang Penyakit, Kemenkes Kerahkan Tenaga Medis Tambahan

Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mulai mengalami berbagai keluhan kesehatan. Lonjakan kasus penyakit tercatat sejak masa tanggap darurat dimulai.

Data Kemenkes menunjukkan 376 kasus demam ditemukan di lima kabupaten di Sumatera Barat—Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar—pada periode 25–29 November 2025.

“Sumatera Barat mencatat kasus demam tertinggi di antara tiga provinsi terdampak,” kata Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

Agus menjelaskan, peningkatan kasus demam menandakan bahwa lingkungan para pengungsi belum pulih sepenuhnya. Kepadatan tempat tinggal sementara serta keterbatasan air bersih menjadi faktor pemicu lonjakan penyakit.

“Demam adalah keluhan yang paling cepat meningkat setelah banjir, terutama ketika tempat pengungsian padat dan akses air bersih terbatas. Disebabkan juga karena pelindung tubuh yang kurang memadai selama mengungsi,” ujarnya.

Selain demam, Sumbar juga mencatat berbagai keluhan lain: Myalgia 201 kasus, Gatal 120 kasus, dispepsia 118 kasus, ISPA 116 kasus, Hipertensi 77 kasus, Luka 62 kasus, Sakit kepala 46 kasus dan Diare dan asma masing-masing 40 kasus

Di Sumatera Utara, pola yang hampir sama terjadi. Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat: 277 kasus demam, 151 kasus myalgia, 150 kasus gatal, 96 kasus ISPA, 94 kasus dispepsia, 75 kasus hipertensi, 45 kasus luka-luka, 23 kasus sakit kepala, 23 kasus diare dan 3 kasus asma

Berbeda dengan dua provinsi lainnya, Aceh menunjukkan pola keluhan kesehatan yang didominasi korban luka-luka dan infeksi pernapasan.

“Di Kabupaten Pidie Jaya pada 25–30 November 2025, keluhan tertinggi ialah luka-luka sebanyak 35 kasus, disusul ISPA 15 kasus dan diare 6 kasus,” ungkap Agus.

Dengan meningkatnya kasus kesehatan di tiga provinsi tersebut, Kemenkes memastikan telah menurunkan bantuan tambahan, mulai dari tenaga medis hingga logistik kesehatan.

“Kami menjamin ketersediaan obat dan SDM kesehatan untuk menangani berbagai keluhan. Fokus kami adalah mencegah penularan dan menekan risiko komplikasi,” tegas Agus.

Kemenkes juga terus memantau perkembangan kesehatan para pengungsi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah terdampak.