Nasional

Pertemuan Jokowi dan Wakil Wali Kota Solo, Tidak Benar Ada Tawaran Jabatan

Oleh : very - Sabtu, 18/07/2020 18:48 WIB

Achmad Purnomo, Wakil Walo Kota Solo. (Foto: Ist)

Solo, INDONEWS.ID -- Dua hari ini beredar berita di berbagai media online maupun cetak terkait dengan pernyataan Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo setelah yang bersangkutan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana.

Dalam pertemuan itu, seperti berita yang beredar tersebut, Purnomo mengakui diberitahu bahwa PDI Perjuangan telah memberikan rekomendasi sebagai calon wali kota dan wakil wali kota kepada Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, bukan kepada dirinya. Bahkan tidak hanya itu, Purnomo mengakui ditawari jabatan tertentu dari Presiden Jokowi sebagai kompensasi tidak maju jadi calon walikota.

Pernyataan Purnomo tersebut viral di sosial media. Pernyataan tersebut ditangkap media dan pihak-pihak yang tidak suka dengan Presiden Jokowi dengan framing bahwa Jokowi hendak membangun dinasti politik dan mempraktekkan politik yang tidak patut.

“Berdasarkan informasi valid yang saya dapatkan, apa yang terjadi tentang pertemuan Purnomo dengan Presiden adalah sama sekali tidak seperti itu. Jauh dari fakta yang sesungguhnya,” ujar Ketua Umum Relawan Buruh For Jokowi, Mudhofir Khamid melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (18/7).

Mudhofir mengatakan, pertemuan tersebut pertama, merupakan inisiatif wali kota dan wakil wali kota bertemu Presiden Jokowi untuk melaporkan dan membicarakan kelanjutan pembangunan Masjid Sriwedari yang mangkrak.

“Pihak istana lalu menjadwalkan pertemuan itu dan dilakukan secara terpisah antara wali kota dengan wakilnya. Wali Kota Rudy telah menghadap sebelumnya dan setelahnya wakil wali kota di hari yang berbeda,” ujar Mudhofir.

Dalam pertemuan tersebut, katanya, tidak ada pernyataan dari Presiden tentang pencalonan Gibran anaknya dalam pilkada Kota Solo.

Kedua, tidak benar ada pemberitahuan dari Presiden soal rekomendasi DPP PDI Perjuangan ke Purnomo bahwa yang dipilih adalah Gibran-Teguh. Suatu hal yang aneh jika itu terjadi, sebab dua hari sebelumnya telah beredar di berbagai media informasi dan media sosial keputusan DPP PDI Perjuangan tentang rekomendasi calon kepala daerah, termasuk Kota Solo.

Ketiga, tidak ada penawaran kompensasi dari Presiden Jokowi kepada Purnomo.

Keempat, kenapa itu tidak dilakukan karena Presiden tahu persis bahwa mekanisme pencalonan itu adalah domain dan kewenangan partai politik.

Kelima, framing negatif berbagai pemberitaan oleh banyak pihak adalah bagian upaya melakukan serangan dan upaya delegitimasi kepada Presiden Jokowi dengan memanfaatkan momentum pertemuan Purnomo dengan Presiden. Dan ini terbukti dengan klarifikasi Purnomo bahwa tidak pernah mengatakan bahwa dirinya ada tawaran kompensasi dari presiden.

“Saya percaya, masyarakat akan mengerti pada akhirnya bahwa semua itu adalah permainan politik dari pihak-pihak lain yang tidak senang Presiden Jokowi bekerja untuk kemajuan Indonesia,” pungkasnya. (Very)

 

Loading...

Artikel Terkait