Polri Berhasil Tangkap Djoko Tjandra, Mendagri Beri Apresiasi

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan Tim Polri yang berhasil menangkap Djoko Tjandra, buronan kasus hak tagih Bank Bali di Malaysia.

Menurut Mendagri, keberhasilan Jajaran Polri layak diapresiasi, sebab menangkap buronan di luar negeri itu tak gampang. Mesti mengatasi jalur birokrasi antar negara.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Polri, Pak Kapolri dan jajarannya yang mampu untuk menembus hambatan-hambatan birokrasi maupun hambatan-hambatan hukum antar negara, itu saya prestasi luar biasa, " kata Mendagri, menjawab pertanyaan para wartawan usai solat Idul Adha di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat, (31/07/2020).

Ia mengatakan, menangkap buronan di luar negeri itu bukan perkara mudah. Sebab, mesti mengatasi birokrasi antar negara. Meskipun ada perjanjian ekstradisi antar dua negara, misalnya antara Indonesia dan Malaysia.

Dalam kesempatan itu juga, Mendagri sempat menjawab pertanyaan wartawan seputar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Menurut Mendagri, persiapan Pilkada terus dilakukan.
Pemerintah, sepenuhnya mendukung kerja penyelenggara dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Dirinya sebagai Mendagri, dalam beberapa waktu yang lalu, keliling ke beberapa provinsi, untuk mengecek kesiapan Pilkada.

Terutama dari sisi anggaran pemilihan yang disediakan oleh pemerintah daerah lewat mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Sebagian besar baik. Anggaran juga sebagian besar sudah 100 persen untuk KPUD dan Bawaslu daerah. Jadi tidak ada alasan bagi KPUD dan Bawaslu daerah untuk tidak bekerja, "ujarnya.

Ia sebagai Mendagri, telah menginstruksikan jajarannya, untuk mengejar soal anggaran itu. Karena Pilkada serentak ini adalah agenda strategis nasional. Dirinya juga kemarin, telah bertemu dengan Ketua KPU dan jajarannya, juga dengan pimpinan DKPP, membahas persiapan pemilihan.

"Jadi isu pandemi kita jadikan isu sentral dalam rangka pilkada, baik dalam rangka menjaga protokol kesehatannya untuk penyelenggara, pengaman, pengawas dan pemilih, tapi yang lebih utama lagi adalah untuk mendorong atau jadi momentum emas yang mungkin setelah pilkada ini tidak akan ada lagi momentum sebaik ini, untuk memacu mesin daerah, 270 daerah bergerak semua untuk mengendalikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, " tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, menanggulangi wabah Covid-19 ini bukan pekerjaan pusat saja. Tapi ini kerja bersama. Sebab, jika pusat saja yang all out, mesin pemerintahan yang bergerak baru 50 persen. Sementara, di era otonomi, sebagian kewenangan ada di tangan daerah.

" Nah 270 ( daerah) akan Pilkada. Pilkada itu adalah pertarungan hidup mati untuk kekuasaan di daerah. Nah kita giring isunya menjadi pertarungan sehat, kontestasi sehat, adu gagasan, adu berbuat untuk menangani Covid-19. Apa gagasan para calon bupati atau walikota atau gubernur untuk menangani Covid-19 di daerahnya dan dampak sosial ekonominya? Pilih mereka yang punya gagasan yang baik, pilih mereka yang bisa mengendalikan." kata Mendagri panjang lebar.

Pilkada ini momentum emas untuk memilih pemimpin yang mampu menyelesaikan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Ini kesempatan rakyat untuk memilih mereka yang benar-benar punya gagasan, benar-benar yang berbuat atasi Covid dan dampaknya.

"Yang tidak berbuat daerahnya karena Covid-19, ya jangan dipilih kalau saya begitu, jangan dipilih. Pusat sudah all out, daerah juga all out, sehingga akhirnya bisa mengendalikan masyarakat, karena problema pandemi Covid-19 ini sebenarnya problem bagaimana mengendalikan masyarakat yang 270 juta ini taat pada protokol kesehatan. Itu tidak gampang di negara sebesar Indonesia ini, "tutupnya.*