Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan tetap mundur sebagai peserta Program Organisasi Penggerak (POP).
Keputusan ini sudah bulat meskipun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sudah menyampaikan permintaan maaf langsung ke kantor PP Muhammadiyah di Jakarta.
"Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang (Dikti Litbang), Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP," ungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu`ti melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/8).
"Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang (Dikti Litbang), Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP," ungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu`ti melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/8).
Ketika berkunjung ke PP Muhammadiyah, Nadiem meminta Muhammadiyah kembali bergabung di POP. Langkah ini menyusul permintaan maaf yang disampaikan melalui rekaman video kepada tiga organisasi masyarakat yang mundur POP.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang juga turut mundur, sebelumnya mengatakan tidak bisa memutuskan kembali bergabung sebelum POP dievaluasi. Mereka juga mengharapkan rekrutmen POP diulang kembali.
"Kalau PGRI berharap tahun depan diadakan ulang rekrutmen baru dengan mengedepankan asas keterbukaan, transparansi, dan track record-nya jelas siapa yang dapat," ungkap Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi.
Hal serupa juga diungkap Ketua LP Ma`arif NU Arifin Junaidi. Ia menilai evaluasi menyeluruh mulai dari konsep sampai integritas peserta yang lolos POP harus dicermati.
"Kriteria penerimaannya tidak jelas begitu kok. Macam-macam sekali organisasi penerimanya. Ada perkumpulan pecinta budaya, keluarga alumni, kan enggak jelas kriterianya," katanya.
Organisasi Penggerak sendiri merupakan program pelatihan guru besutan Kemendikbud yang melibatkan organisasi masyarakat bidang pendidikan. Bentuknya, ormas membuat pelatihan dan Kemendikbud memberikan dana.
Namun seiring hasil seleksi diumumkan, kritik membanjiri program ini. Kemendikbud diprotes karena meloloskan sejumlah ormas yang dinilai tidak kompeten dan tidak jelas latar belakangnya.*