Pilkada Momentum untuk Mobilisasi Masyarakat Jadi Agen Perlawanan Covid-19

Jakarta, INDONEWS.ID - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mendorong calon kepala daerah menjadikan momentum Pilkada sebagai momentum melawan Covid-19. Agenda Pemilihan Kepala Daerah tetap berjalan dan penanganan virus terus berjalan.

Menurut Bahtiar, Pilkada di tengah pandemi, membuat agenda nasional ini tidak berdiri sendiri. Ada tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah wabah yang masih mengganggu kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.

"Ada survei yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memilih tidak melanjutkan Pilkada di 2020 ini, ini yang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa pemilihan kepala daerah adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, dia adalah bagian dari kehidupan kenegaraan bahkan bagian dari sistem sosial kebudayaan negara kita," kata Bahtiar di Jakarta, Rabu,(5/08/2020) kemarin.

Pilkada Tahun 2020, kata Bahtiar, memang berbeda dengan pemilihan sebelumnya, karena digelar di tengah pandemi. Maka, pemilihan akan dilakukan dengan protokol kesehatan. Negara lain, seperti Korea Selatan, tetap melangsungkan pemilihan di tengah pandemi.

Dengan penerapan protokol kesehatan, pesta demokrasi di Korea bisa dikatakan sukses. Jadi kuncinya pada protokol kesehatan, mulai dari jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer serta selalu pakai masker.

"Pilkada kali ini berbeda memang dari masa-masa sebelumnya karena kita dalam kondisi darurat dalam kondisi pandemi. Semua negara mengalami, karena kesetiaan kita pada demokrasi maka ini harus kita lanjutkan. Covid-19 ini ternyata bisa diatasai paling tidak dengan empat hal, jaga jarak, cuci tangan dengan air sabun dan alat bahan-bahan lainnya, kemudian selalu pakai masker, kemudian mencegah kerumunan sosial," kata dia.

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan, Pilkada memang rentan denga kerumuman massa yang cukup sangat banyak dan berpotensi menularkan virus corona. Namun, ia menegaskan, massa yang sering berkumpul tidak hanya terjadi pada saat Pilkada dan ia menyarankan agar metode kampanye harus mengikuti protokol kesehatan.

"Nah karena rumusnya kita sudah tahu cara mencegah penularan, maka kita hormat dan respek kepada teman-teman KPU, Bawaslu, DKPP yang telah membuat aturan Adaptasi Kebiasaan Baru atau membangun sistem baru untuk mencegah seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini tidak menjadi sarana yang terjadinya penularan itu. Sejumlah protokol-protokol kesehatan sudah dilakukan," katanya.

Bahtiar kembali menegaskan, Pilkada ini semata hanya proses politik. Tapi ini terkait juga dengan sistem ekonomi, sosial dan lainnya. Karena itu sekarang yang sangat penting adalah bagaimana menjadikan proses pilkada menjadi peluang positif melawan dan menanggulangi pandemi dan dampaknya.

"Kemarin kami bersama pak menteri mengajukan permohonan dan masukan kepada teman-teman KPU misalnya bagaimana supaya pada saat kampanye, rapat akbar tidak usah lebih dari 50 orang dan dengan protokol kesehatan.Rapat itu memang harus kita batasi. Juga kita tema besar, menjadikan Pilkada ini justru momentum, untuk diubah menjadi peluang, untuk bagaimana Pilkada itu diubah bukan menjadi media penularan tapi justru menjadi gelombang untuk mobilisasi masyarakat agar menjadi agen perlawanan Covid-19," katanya.

Petugas pemilihan KPU misalnya yang jumlahnya mencapai 3 juta orang lebih itu, menurut Bahtiar, akan menjadi agen perlawanan dalam melawan Covid-19. Mereka tidak hanya mensosialisaikan tahapan Pilkada, tapi sekaligus juga mensosialisasikan protokol kesehatan.

"Nah ini sangat membantu pekerjaan kawan-kawan gugus tugas, aparat pemerintah dan kita bagaimana masyarakat patuh pada protokol-protokol kesehatan. Kemudian tema-tema kampanye kita dorong soal peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," tutupnya.*