Nasional

Bahas Pengelolaan Wilayah Perbatasan, BNPP Kemendagri Hadirkan 4 Menteri

Oleh : Marsi Edon - Rabu, 16/09/2020 17:30 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat melakukan pemantauan kondisi perbatasan negara Indonesia-Timor Leste, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6/2020).(Puspen Kemendagri)

Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan menyelenggarakan Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan dengan mengusung tema `Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju` pada 17 September 2020. Kegiatan ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-10 BNPP.

Sesuai agenda, 4 Menteri akan hadir dan menyampaikan materi, yakni Menko Polhukam/Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, Mendagri/Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Menteri PU PR Basuki Hadimuljono, dan Menkominfo Johnny G. Plate.

BNPP merupakan sebuah upaya pemerintah untuk lebih fokus dalam membangun dan mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

"Melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk sebuah Badan yang bertugas mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Diharapkan perbatasan negara akan menjadi beranda depan NKRI," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Rabu (16/09/2020).

Langkah operasional UU ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

BNPP memiliki tugas meliputi menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana induk dan rencana aksi yang ditetapkan.

Saat ini dibutuhkan peran serta kolaborasi berbagai pihak, berbagai generasi dan profesi dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah, termasuk kebijakan pengelolaan perbatasan.

"Untuk menginformasikan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan meliputi capaian dan rencana lima tahun ke depan kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, BNPP akan menyelenggarakan Forum Tematik BAKOHUMAS yang pelaksanaannya bertepatan dengan hari ulang tahun ke-10 BNPP," ujar Suhajar Diantoro.

Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Suhajar mengatakan ada empat menteri yang akan hadir menjadi narasumber.

"Direncanakan empat menteri sebagai Narasumber, yakni Pak Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP serta Pak Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Selain itu juga ada Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Pak Menteri Kominfo Johnny G. Plate," katanya.

Webinar ini akan diikuti kurang lebih 1.000 orang peserta, baik hadir secara langsung maupun secara virtual melalui aplikasi zoom. Peserta yang hadir secara langsung hanya untuk undangan terbatas dan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat. Kegiatan ini juga akan disiarkan melalui akun youtube resmi BNPP.

Adapun para peserta terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga anggota BNPP; Gubernur 15 Provinsi kawasan perbatasan beserta Kepala Bappeda, Kepala Badan/Biro Perbatasan.

Karo Humas dari Provinsi Kawasan Perbatasan Negara; Bupati/Walikota di 54 Kabupaten/Kota kawasan perbatasan beserta Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan, Kepala Bapedda, Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum , Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan.

Kepala Badan/Bagian Perbatasan dan Kepala Bagian Humas; Camat di 222 Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara; Pejabat di Lingkungan Kemendagri dan BNPP; Anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas); Anggota Institute for Border Studies Millennial Think Tank (IBS-MTT) serta masyarakat pemerhati perbatasan negara.*

 

 

Loading...

Artikel Terkait