Nasional

Rizal Ramli: Beri Kepercayaan Para Hakim MK, Ini Kesempatan Bersejarah untuk Bangsa

Oleh : very - Senin, 21/09/2020 21:20 WIB

Tokoh Nasional, Rizal Ramli. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID – Banyak orang mengatakan bahwa upaya Rizal Ramli yang berani melawan pemerintah dan partai politik dalam melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen adalah tindakan yang sia-sia. Betapa tidak, publik menyangsikan independensi para hakim agung dalam memutuskan perkara tersebut.

“Banyak yg sarankan ‘Percuma JR ke @officialMKRI karena Hakim2nya pro status-quo’. Saya jawab, ‘Give them the benefits of the doubt, manusia selalu ada sisi baiknya’. Ini kesempatan historis utk wariskan hal-hal yg baik untuk bangsa kita 🙂,” ujar Bang RR, sapaan Rizal Ramli dalam akun Twitternya, @RamliRizal yang diunggah hari ini, Senin (21/9).

Seperti diketahui, hari ini merupakan sidang pertama hakim MK atas laporan Rizal Ramli terkait PT.

Rizal Ramli yang hadir secara virtual berharap agar para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mampu mewariskan sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang benar-benar terbebas dari money politic.

Hal tersebut disampaikan RR, dalam sidang perdana gugatan uji materi terkait penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden 20 persen di MK.

“Ini kesempatan bersejarah untuk mengubah Indonesia. Saya ingin kita semua wariskan sistem demokrasi yang betul-betul adil dan amanah. Sehingga yang terbaik dari bangsa kita bisa nongol di berbagai level kepemimpinan,” kata RR dalam sidang tersebut seperti dikutip KedaiPena.com.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman ini mengatakan, PT 20 persen telah menciptakan demokrasi kriminal di Indonesia.

“Demokrasi kriminal artinya peranan money politic jadi sangat dominan di sistem politik kita. Salah satu tonggak dari basis demokrasi kriminal itu adanya PT 20 persen. Ini terjadi pada bupati harus bayar partai antara Rp 20 sampai Rp40 miliar, gubernur Rp 100-300 miliar, presiden jauh lebih mahal,” sindir RR.

Tidak hanya itu, parpol, kata RR, juga menjadikan PT 20 persen sebagai upeti untuk pencalonan sehingga menyebabkan kepemimpinan di berbagai level tidak memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Ketika berkuasa tidak memperjuangkan kepentingan rakyat dan hanya mengabdi kepada bandarnya,” ujarnya. (Very)

Loading...

Artikel Terkait