Nasional

Cerita Baharudin Lopa Sering Bertemu Rizal Ramli untuk Konsultasi Kasus Kejahatan Kerah Putih

Oleh : very - Rabu, 23/09/2020 14:01 WIB

Rizal Ramli, ekonom senior. (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID – Tokoh nasional Rizal Ramli mengisahkan ketika Baharudin Lopa menjadi Jaksa Agung, dia sering datang ke rumahnya bersama dua profesor dari Universitas Indonesia.

Kepada Rizal Ramli, Lopa mengatakan, “Mas Rizal semua kasus yang kami hadapi kebanyakan adalah kasus keuangan/finansial, kerah putih. Kejaksaan Agung tidak banyak mengerti. Kami minta tolong tim Mas Rizal untuk mempelajari kasus-kasus ini,” ujar Rizal Ramli dalam acara “Indonesia Lawyers Club (ILC)” yang ditayangkan TVONE edisi 17 April 2018.

Maka, setiap dua minggu mereka bertemu. Setiap dua minggu Jaksa Agung Baharudin Lopa datang ke rumah dinas Rizal Ramli. “Kami jelaskan pola kejahatan kerah putih. Akhirnya, dengan cepat Jaksa Agung Lopa menangani kasus-kasus ini,” tambah mantan Menko Perekonomian para era Presiden Gus Dur itu.

“Saya mau menyimpulkan, kejahatan kerah putih di Indonesia dampaknya besar sekali, ribuan trilyun. Contohnya, BLBI, kerugian obligasi BLBI yang sebelumnya tagihan tidak berbunga, ditukar menjadi berbunga. Sehingga, kerugian Indonesia 1800 trilyun, Bank Century dan lain-lain, yang membayar adalah rakyat karena subsidi dipotong dan harga-harga dinaikkan karena pemerintah tidak punya uang. Kami harap kita tuntaskan kasus skandal Century ini. KPK tolong selesaikan secepatnya kalau tidak mengerti panggil ahli-ahlinya sehingga kejahatan kerah putih di masa datang ini tidak terjadi lagi, kami  siap membantu. Kepada Pak Boediono, jadilah seseorang yang jantan dan tidak pengecut,” ujar Rizal Ramli.

Mantan Menko Kemaritiman itu mencontohkan Nixon dalam kasus Watergate. Dia bukanlah yang melakukan kejahatan. Akan tetapi, hal yang dilakukannya adalah menutupi kejahatan sehingga tidak dapat diperiksa. Sebagai hasilnya, Presiden Nixon di-impeached (dilengserkan ) pertama kali dalam sejarah Amerika. “Jadi, jika KPK dihalang-halangi dalam pemeriksaan ini (kasus Bank Century). Maka saya setuju jika di-impeached juga,” ujar Rizal Ramli.

Gus Romli, sapaan khas warga NU kepada Rizal Ramli, mengatakan bahwa dalam konteks yang lebih besar kasus Bank Century adalah kasus kejahatan Kerah Putih. Di Indonesia kejahatan Kerah Putih banyak sekali, tapi sayang pelakunya selalu lolos. Padahal dampak kerugiannya sangat besar misalnya kasus BLBI yang merugikan ribuan triliyun.

Rizal Ramli mengatakan, kejahatan Kerah Putih harus ada yang bertanggung-jawab karena bebannya yang membayar rakyat. Akhirnya, subsidi rakyat harus dipotong dan harga-harga harus dinaikkan karena negara tidak mempunyai uang. “Jadi, dalam sejarah modern Indonesia, kejahatan Kerah Putih selalu lolos. Hal ini karena pelakunya biasanya perlente-perlente, cantik-cantik, wangi, dan mempunyai network yang luas,” ujarnya.

Kasus Century, kata Rizal Ramli, sebenarnya sejak awal boleh dikatakan sederhana. Untuk menyelamatkan bank, hal yang penting adalah membayar dana pihak ketiga. Di dalam kasus Century kurang dari 2 triliyun. Hal itu jika dibayar, maka selesailah urusan. Tidak ada gelojak atau effek lainnya. “Akan tetapi, ini aneh di mana dana pihak ketiga kurang dari 2 triliyun, di bailout 6,7 triliyun. Hampir mencapai 3 kali lebih. Hal tersebut jelas kejahatan. Masa KPK tidak mengerti?,” ujarnya.

Kedua dalam menyelamatkan bank, di seluruh dunia hanya 1 hari dengan mentransfer dana pihak ketiga, maka urusan selesai. Dalam kasus Century, dananya diecel-ecel (cicil) sampai 8 bulan. Maka jelas itu bukanlah penyelamatan bank tetapi penyelamatan urusan lain. Kalau penyelamatan bank maka hanya satu hari saja. Akan tetapi, hal ini KPK juga tidak menangkap.

Terakhir, ada pelanggaran pada waktu harus dibayar dana pihak ketiga tersebut. Seharusnya, setiap akun maksimum dijamin hanya 2 milyar. Akan tetapi, ada nasabah yang memiliki 1,6 triliyun. Sehingga, waktu LPS membayar, dipecah-pecah menjadi akun 2 milyar-milyaran. Sehingga, ada tukang tambal ban dan lain-lain namanya diambil dan macam-macam. Semua ini dibawah pengawasan LPS dan Departemen Keuangan. Hal tersebut adalah pelanggaran hukum dengan bukti lebih dari cukup. Satu akun hanya boleh diganti 2 milyar tapi dibuat akun-akun palsu, di bawah pengawasan Departemen Keuangan dan LPS.

Kemudian, capital adequacy ratio (CAR). Sebenarnya aturanya sederhana jika bank di-bailout maka CAR nya minimum 8%. Pada waktu pengambilan keputusan CAR nya 2,3%. Artinya, tidak boleh diselamatkan tetapi ditutup saja. Lalu, pada waktu pengucuran dananya, CAR-nya sudah negatif. Maka hal tersebut kejahatan lagi.

Karena itu, Rizal Ramli meminta jika KPK tidak mengerti dalam penanganan sebuah kasus, maka panggil para ahli untuk menjelaskannya. “Jangan memanggil ahli yang pro pemerintah saja yang dipanggil. Kami jelaskan nanti fakta-faktanya bahwa argumen sistemik adalah argumen pembodohan, karena itu adalah bank kecil,” ujarnya. (Very)

Loading...

Artikel Terkait