Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra.(Foto:Bisnis.com)
Jakarta, INDONEWS.ID - Usia satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma`ruf Amin diwarnai dengan aksi demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil dan buruh. Tidak sedikit massa aksi mendapatkan perlakuan kasar dari aparat keamanan yang bertugas di lapangan.
Melihat pendekatan penanganan aksi demonstrasi yang ada, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra meminta pemerintahan Jokowi tidak menggunakan cara-cara represif menghadapi kritik masyarakat. Menurutnya, tindakan berbauh kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
"Kritisisme tidak bisa hilang dengan pendekatan represif, jangankan zaman sekarang, zaman Soeharto saja tidak bisa," kata Azyumardi Azra dalam diskusi daring yang dilaksanakan Proklamasi Democracy Forum` bertajuk `Demokrasi: Antara Demonstrasi, Represi, dan Chaos Informasi` Jakarta, Selasa malam,(20/10/2020)
Pada kesempatan tersebut Azyumardi menerangkan, pemerintah sebenarnya memiliki banyak pilihan dalam menjawab sikap kritis masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi. Salah satunya melalui pendekatan dialog.
Dialog merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia. Memilih menggunakan tangan-tangan aparat keamanan menghadapi masyarakat yang melakukan aksi, hanya akan menimbulkan masalah baru dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.(HAM)
"Saya kira pemerintahan Jokowi harus lebih akomodatif, lebih dialogis tidak kemudian menggunakan aparat negara untuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan demokrasi, dengan HAM," tegasnya.
Konsolidasi Demokrasi Era Jokowi Tidak Berjalan
Hal lain yang disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah ini yakni terkait dengan konsolidasi demokrasi yang tidak berjalan selama beberapa tahun terakhir.Menurutnya, sudah ada upaya pemerintah untuk menghambat budaya demokrasi.
Banyaknya orang ditangkap karena dituduh menyebar hoax merupakan salah satu contoh nyata pembungkaman terhadap konsolidasi demokrasi. Padahal, masyarakat ingin menyampaikan pendapat yang dijamin penuh dalam konstitusi.
"Saya kira gejala dari semakin hilangnya kebebasan berekspresi itu semakin berkembang dengan semakin banyaknya orang yang ditangkap karena dianggap menyebarkan hoax dan sebagainya," jelas Azyumardi Azra.
Contoh lain tidak berjalannya konsolidasi era pemerintahan Jokowi, menurutnya, pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak mendengar suara masyarakat. Proses legislasi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang.
"Proses proses legislasi tidak tidak mengikuti prosedur yang benar hingga puncaknya UU Ciptaker itu," tutupnya.*