Kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah yang pertama kali di SDN-1 Lhokseumawe, Aceh, pada tanggal 9 November 2020.(ANTARA FOTO)
Jakarta, INDONEWS.ID - Federasi Guru Seluruh Indonesia (FSGI), mengkritisi rencana pemerintah melaksanakan belajar tatap muka pada bulan Janurari tahun 2021. Kritik tersebut disampaikan oleh FSGI mengingat Indonesia masih dilanda oleh pandemi Covid-19.
Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo mengatakan, sekolah pada umumnya saat ini, belum memiliki sistem yang menjadi standar baku dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. Jika sistem pencegahan seperti ini tidak ada, maka rencana pelaksanaan belajar tatap muka berpotensi menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.
"Misalnya guru, sebelum berangkat harus mengukur suhu tubuh berapa? Apakah penciumannya baik? Pengecapnya baik? Kalau tidak, lebih baik tidak ke sekolah. Begitu juga diterapkan kepada siswa," kata Heru seperti dilansiri bbc, Jakarta, Senin,(23/11/2020)
Pelaksanaan proses belajar mengajar saat ini, kata Heru, sedapat mungkin mampu melidungi anak-anak dari infeksi Covid-19. Karena itu, pemerintah mesti menyiapkan perangkat untuk melindungi peserta didik dari Covid-19.
Melihat kondisi saat ini, dimana sekolah-sekolah rata-rata belum memiliki sistem yang baik dalam pencegahan penularan Covid-19, maka rencana belajar tatap muka akan berpotensi menjadi kluster baru Covid-19. Harus ada perangkat yang bekerja sebelum sekolah tatap muka dibuka kembali oleh pemerintah.
"Jadi itu bentuk preventif. Jika itu belum ada, maka sekolah bisa berpotensi untuk jadi klaster penyebaran Covid-19. Kesiapan fisik dan psikis harus lengkap dan ada," ungkap Heru.
Rencana Belajar Tatap Muka dari Pemerintah
Rencana pelaksanaan belajar tatap muka itu sendiri, telah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan beberapa kementerian lainnya. Keputusan ini setelah melihat sekolah online yang dinilai oleh pemerintah tidak efektif.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, keputusan pembelajaran tatap muka pada bulan Januari tahun 2021, diserahkan kepada pemerintah daerah. Keputusan akhir diserahkan kepada Pemda karena mereka yang paling tahu tentang kondisi di lapangan.
"Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan memperhatikan protokol kesehatan," kata Nadiem saat pengumuman SKB Empat Menteri tentang rencana belajar tatap muka, Jakarta, Jumat,(20/11/2020) yang lalu.
Meski keputusan belajaran tatap muka diserahkan kepada Pemda, kata Nadiem, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.Perkembangan Covid-19 mesti dipertimbangkan dengan baik sebelum melaksanakan pembelajaran di sekolah.
Melihat pademi yang masih ada, keputusan belajar tata muka dapat dilaksanakan secara bertahap maupun sekaligus. Tentu, disesuai dengan perkembangan masalah Covid-19.
"Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah," jelas Nadiem.
Pada kesempatan tersebut, Nadiem Kembali menegaskan, pengambilan kebijakan pendidikan di tengah pandemi Covid-19, tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat
Karena itu, meski pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/ kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka.
"Orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh," tutupnya.*