Presiden Joko Widodo. (Foto : BPMI Setpres)
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati soal kasus terbunuhnya enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) dan aksi terorisme di Sigi.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
"Ini perlu saya tegaskan, bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi, harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12/2020) seperti dikutip laman setkab.go.id.
Menurut Jokowi, hal itu sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. "Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara.
"Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikitpun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur," tegasnya.
Baca juga : Penuhi Kebutuhan Air Baku IKN Nusantara, Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi
Di sisi lain, menurut Jokowi, jika ada perbedaan pendapat, ini biasanya ada, jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar menggunakan, gunakan mekanisme hukum, ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan.
"Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya," terangnya.
"Sekali lagi, saya tegaskan kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia," tegasnya. (rnl)
