Wakil Ketua MPR fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW)
Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil Ketua MPR fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mungkin mengusulkan pasal presiden 3 periode. Ia menilai dugaan tersebut sebagai bentuk kekhawatiran.
Sebelumnya, Politikus senior Amien Rais melontarkan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengusulkan pasal presiden 3 periode.
Baca juga : PKB dan PKS: Deideologisasi Partai?
"Yang saya tangkap dari Pak Amien Rais semacam warning jangan sampai ada kejadian itu. Jadi intinya beliau tidak setuju untuk adanya perpanjangan masa jabatan presiden 3 kali, itu dari yang saya tangkap," kata HNW, ketika dihubungi, Minggu (14/3/2021).
Lagi pula, menurutnya, Jokowi tidak mungkin meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sebab, tidak ada kewenangan presiden bisa memerintahkan MPR menggelar sidang istimewa.
Baca juga : Makin Kuat! Anies-Cak Imin Didukung PKS
"Tidak mungkin Pak Jokowi meminta sidang istimewa. Pertama, beliau tahu tidak ada kewenangan presiden meminta MPR menyelenggarakan sidang istimewa, dalam pasal mana pun tidak ada, sidang istimewa itu ditentukan oleh MPR sendiri, bukan permintaan presiden, tapi kondisi yang diputuskan internal MPR," ujar HNW.
Lebih lanjut, HNW meyakini Jokowi tidak akan mengusulkan hal tersebut. HNW menyebut Jokowi sudah pernah menyampaikan secara terbuka bahwa dia tidak akan mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Pak Jokowi itu kan Desember 2019 sudah menyatakan wacana terbuka waktu itu kan wacana ini muncul ada yang mengusulkan masa jabatan Pak Jokowi dibikin 3 periode, beliau sudah menjawab dengan sangat terbuka, beliau menyatakan bahwa yang mengusulkan 3 periode itu adalah orang yang cari muka kepadanya," ujarnya.
"Beliau menolak `itu kan menampar wajah saya`, makanya beliau menolak karena beliau terpilih sebagai realisasi daripada UUD yang sudah diamandemen. Ketentuannya di pasal 7 dapat dipilih kembali 1 masa jabatan berikutnya artinya hanya dua kali saja. Jadi saya masih percaya Pak Jokowi tidak akan berubah seperti apa yang disampaikan pada Desember 2019 itu," lanjut HNW.