Ilustrasi Tenaga Honorer
Jakarta, INDONEWS.ID - Kabar gembira bagi para guru honorer di seluruh Indonesia. Pasalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuka segera membuka pendaftaran seleksi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dibuka April mendatang.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021). Ia mengatakan proses seleksi akan dimulai pada Agustus 2021.
Baca juga : Minta Guru Honorer Senior Diangkat Jadi ASN Tanpa Tes, Sultan Najamudin: Mereka Pengabdi Yang Tulus
"Seleksi guru ASN PPPK ini kita pada posisi kami bersama kementerian sudah melakukan persiapan-persiapan. Jadi kita bisa buka pendaftaran bulan April, dan ujian seleksi Agustus untuk kesempatan pertama dan Oktober kesempatan kedua dan Desember kesempatan ketiga," kata Iwan.
Irwan berharap prosesnya dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Jadi kesempatan guru honorer seleksi menjadi ASN PPPK dapat dibuka seluas-luasnya.
Baca juga : Temui Khofifah, LaNyalla Mattalitti Perjuangkan Aspirasi Guru Honorer Tak Masuk Formasi PPPK
"Mudah-mudahan timeline ini bisa kita jaga supaya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua guru honorer untuk mengikuti tes," ujarnya.
"Mas Menteri menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk merekrut satu juta guru dibuat berdasarkan adanya jaminan kualitas berdasarkan ujian seleksi. Ini sesuai dengan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014," lanjut Iwan.
Baca juga : Temui Ketua DPD RI, Para Guru Honorer Adukan Nasib, Lulus Passing Grade Tidak Diusulkan Masuk Formasi PPPK
Lebih lanjut, terkait slot guru agama dalam seleksi itu, Iwan mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan Kemenag.
"Ini kami koordinasi dan KemenPAN-RB dan Kemenag terkait guru agama. Formasi yang telah diajukan ini yang kemudian kita bisa lihat breakdown-nya dari per daerah ataupun per agama. Ini sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah yang mengajukan, dan ini untuk agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen," tutur Irwan.