Jakarta, INDONEWS.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digugat oleh sejumlah guru honorer ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai pelaksanaan MBG berdampak pada pemotongan anggaran pendidikan yang menyebabkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu berada di bawah honorer.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Baca juga : 32 Ribu Pegawai BGN Akan Diangkat Jadi PPPK, FSGI Nilai Berpotensi Lukai Rasa Keadilan Guru Honorer
“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Abdul Mu’ti pada Kamis (19/2).
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama para kepala daerah di Jawa Timur.
Baca juga : Kompak DPR Komisi Hukum dan Pendidikan Bela Guru Honorer yang Terseret Kasus Aniaya Siswa
Abdul Mu’ti menjelaskan, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp16,9 triliun untuk merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Realisasi pembangunan tersebut telah mencapai 93 persen.
“Tahun 2025 realisasi program revitalisasi sekolah mencapai 93 persen. Ini bukti bahwa komitmen negara terhadap perbaikan infrastruktur pendidikan tetap kuat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pada 2026 anggaran revitalisasi yang telah tercantum dalam APBN sebesar lebih dari Rp14 triliun akan dialokasikan bagi 11.474 satuan pendidikan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto disebut berencana memberikan tambahan anggaran revitalisasi untuk 60 ribu satuan pendidikan.
“Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan tahun ini kita akan ada revitalisasi untuk 71 ribu sekian satuan pendidikan,” ujarnya.
Selain program revitalisasi, Abdul Mu’ti memastikan berbagai program strategis lain tetap berjalan. Program Digitalisasi Pembelajaran tidak dihentikan, bantuan pendidikan bagi peserta didik tidak dikurangi, dan pelatihan guru terus ditingkatkan.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP, SMA hingga SLB tetap utuh. Bahkan pada 2026 akan ada tambahan dana PIP untuk murid TK sebesar Rp450 ribu per tahun yang dialokasikan bagi 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia.
“Semua ini berjalan beriringan,” katanya.
Berdasarkan data per 18 Februari 2026, Program MBG telah menjangkau 280.023 satuan pendidikan dengan 43,17 juta peserta didik penerima manfaat di seluruh Indonesia. Menurut Abdul Mu’ti, capaian tersebut menunjukkan dampak positif dan nyata dari program tersebut.
Ia menekankan, MBG merupakan bagian dari Program Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat yang mendorong kebiasaan hidup sehat, beribadah, gemar belajar, hingga bermasyarakat. “Makan bergizi bukan hanya soal nutrisi, tetapi bagian dari pembentukan karakter,” ujarnya.
Untuk mendukung keberhasilan MBG, sepanjang 2025 Kemendikdasmen juga membangun dan merehabilitasi 14.591 toilet di 11.490 satuan pendidikan serta 6.686 ruang UKS di 6.686 satuan pendidikan.
“Toilet, ruang UKS, dan sarana pendukung lainnya adalah bagian dari upaya kami membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat. Ini semua menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program MBG,” kata Abdul Mu’ti.
