Bisnis

FLNG Prelude Shell di Lepas Pantai Australia Terancam Batal Beroperasi, Rizal Ramli Bravo!

Oleh : very - Rabu, 28/04/2021 22:28 WIB

Jakarta, INDONEWS.ID – Para pengamat mulai mempertanyakan kapal senilai $ 12 miliar bernama Prelude yang seharusnya merevolusi industri gas alam cair (LNG).

Seperti dilaporkan forbes.com pada edisi Senin (26/4) lalu, dibangun oleh Royal Dutch Shell, Prelude dirancang untuk berpindah dari satu ladang gas lepas pantai ke ladang gas lainnya untuk menghindari kebutuhan akan struktur dan jaringan pipa lepas pantai yang mahal ke fasilitas pemrosesan gas berbasis pantai.

Teorinya tetap utuh tetapi hasil praktisnya tidak menggembirakan, yang merupakan salah satu alasan mengapa rencana awal Shell untuk membangun armada kapal LNG terapung, yang secara teknis diklasifikasikan sebagai tongkang, telah ditunda.

Berita dari Shell tentang Prelude, kapal berbobot 600.000 ton yang ditambatkan 300 mil di lepas pantai barat laut Australia, sangat minim sejak biaya konstruksi meningkat tajam. Pemasangannya telah tertunda selama bertahun-tahun, dan upaya berulang untuk memulai produksi gagal karena masalah peralatan.

Hasil akhirnya adalah bahwa eksperimen berani yang dimulai dengan membangun tongkang yang lima kali lebih besar dari kapal induk terbesar AS, telah memalukan Shell dan meredam teori produksi LNG terapung.

Secara finansial, Prelude juga terbukti menjadi beban berat bagi Shell yang terpaksa menghapus sebagian besar biaya konstruksi sementara tidak pernah mengakui bahwa eksperimen tersebut telah gagal.

Menanggapi berita tersebut, salah seorang teman mengatakan “bravo” terhadap Rizal Ramli.

"Pak RR, You are right again on your argument for Onshore Masela. Bravo !" ujar teman itu kepada Rizal Ramli di Jakarta, Rabu (28/4).

Mantan Menko Perekonomian itu mengatakan, bahwa sejak awal dirinya tidak setuju dengan pembangunan kilang minyak di laut atau dilakukan secara terapung. Mantan Menko Kemaritiman itu lebih memilih membangun kilang minyak di darat (Onshore). Pasalnya, kilang minyak di darat itu lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil.

“Ada pejabat-pejabat yang waktu tahun 2015-2016 ngotot supaya Masela dibuat jadi offshore - hanya karena informasi yang di-feed oleh Shell dan Inpex Jepang,” ujar ekonom senior tersebut.

Seperti diketahui, Royal Dutch Shell (Shell) bersama Inpex Jepang berencana membuat FLNG diblok abadi Masela, Maluku. Tapi rencana itu ditolak keras oleh Dr. Rizal Ramli selaku Menteri Koordinasi Kematiman waktu itu. Akhirnya pemerintahan Jokowi setuju terhadap kilang gas Masela diproses di Darat (On Shore) yang berdampak ganda terhadap pertumbuhan wilayah Indonesia Timur.

Beberapa pengamat LNG internasional meragukan proyek FLNG  kapal Prelude yang bernilai$ 12 miliar itu.  Proyek ini semula dicanangkan mampu merevolusi industri gas alam cair (LNG). Shell yakin Prelude dirancang sebagai FLNG yang mudah dipindah-pindah dari satu lapangan gas lepas pantai  ke  lapangan gas yang lain.

Ekonom Gede Sandra dalam kolom Opini di Indonews.id edisi Sabtu (07/11/2020) menuliskan bahwa sekitar 4,5 tahun yang lalu (akhir 2015 hingga awal 2016) pernah terjadi debat dan polemik yang bermutu di ruang publik.

Disebut bermutu sebab ini adalah debat dan polemik yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Indonesia, yaitu tentang pengelolaan Blok Masela yang yang sangat kaya dengan gas alam. 

Perdebatannya adalah apakah kilang LNG (liquified natural gas, gas alam yang sudah dicairkan) Masela akan dibangun mengapung di laut, seperti rencana pengembangan sebelumnya (POD 1) sejak tahun 2010, yang dipertahankan oleh Menteri ESDM saat itu Sudirman Said, ataukah akan dibangun di darat- seperti usulan Menko Kemaritiman saat itu Rizal Ramli. 

Namun, para pendukung pembangunan Kilang Mengapung  (biasa disebut sebagai Floating LNG/FLNG) tersebut harus gigit jari. Karena setelah berbulan-bulan berdebat, mengeluarkan segala data dan argumen, mengerahkan barisan pengamat dan ekonom, dan didukung oleh media mainstream seperti Tempo, diputuskan oleh Presiden Jokowi bahwa pembangunan kilang LNG di Blok Masela tidak dilakukan mengapung di laut, tetapi harus dilakukan di darat demi mempercepat pembangunan kawasan Indonesia Timur. 

Presiden Jokowi pun menyetujui usulan kelompok pendukung kilang darat, yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman saat itu Rizal Ramli yang diback-up oleh Fortuga (forum Alumni ITB Angkatan 1973). Sesuai keinginan Presiden, maka diubahlah (oleh kontraktor Inpex-Shell bersama SKK Migas) rencana pengembangan, plan of development (POD 2), Blok Masela menjadi skenario pengembangan darat pada 23 Maret 2016. (Very) 

 

Loading...

Artikel Terkait