Tanahdatar, INDONEWS.ID --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar berikan 33 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2020, pada Rapat Paripurna DPRD.
Walaupun sidang dihadiri 18 orang anggota DPRD dan dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu didampingi Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani dari 35 orang anggota DPRD sidang berjalan lancar dan juga dihadiri Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, camat dan pimpinan organisasi.
Sebelumnya Wakil Ketua Saidani mengakui 33 Rekomendasi hasil kesepakatan bersama anggota DPRD Tanah Datar antara lain rekomendasinya diharapkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan secepatnya permasalahan tapal batas mulai nagari, kecamatan sampai kabupaten, tingkatkan manfaatkan sistem digitalisasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, tingkatkan pengawasan secara kontiniu pada OPD yang menghasilkan PAD seperti Pariwisata, Perhubungan, dan Koperindag.
Kemudian meminta meningkatkan pengawasan bersama dalam menyikapi maraknya narkoba dan penyakit sosial masyarakat di wilayah Tanah Datar, data kembali pelaku UMKM untuk mempermudah dalam memfasilitasi dan melegalkan usaha masyarakat yang bergerak di UMKM tersebut serta dibutuhkan penanganan serius masalah pupuk bersubsidi.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyebutkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020, telah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya bagi kepentingan segenap lapisan masyarakat. “Keberhasilan yang dicapai, merupakan hasil kerjasama semua antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dukungan forum koordinasi pimpinan di daerah dan stakeholders lainnya,”
Selaku kepala daerah tiada henti-hentinya menghimbau kita untuk senantiasa meningkatkan kinerja, dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas demi kemajuan Luhak Nan Tuo dan kepemimpinan tetap melanjutkan program-program yang baik sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya.
Eka Putra juga meminta pada saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung, untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut pemerintah telah melaksanakan pemberian vaksin kepada ASN dan Petugas Pelayan Publik.
‘Kami bersama Tim Satgas telah mengambil langkah-langkah penanganannya, untuk itu diminta kepada seluruh masyarakat dan kita semua sangat memperhatikan protokol kesehatan dan aktifkan kembali satgas, mulai dari nagari sampai ke kabupaten dan menghimbau agar para perantau untuk menunda pulang kampung dan manfaatkan teknologi yang ada untuk bersilaturahmi artinya dengan tidak pulang kampung bukan berarti silaturahmi kita putus,” ungkap bupati.
Selanjutnya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya pembangunan secara moril maupun materi kepada pemerintahan (M.Datuk)