Bisnis

Menkeu Naikkan PPN, Rizal Ramli: Cara-cara Panik dan Tidak Kreatif

Oleh : very - Senin, 17/05/2021 21:35 WIB

Ekonom Senior, Dr. Rizal Ramli. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan dilakukan pada tahun 2021. Hal itu untuk meminimalisasi penambahan hutang yang terus membengkak.

Namun, menurut sejumlah penegamat, kebijakan tersebut justru lebih banyak memberatkan rakyat.

Ekonom senior Dr Rizal Ramli mengatakan bahwa kebijakan tersebut justru merupakan bentuk kepanikan Menteri Keuangan “terbalik” Sri Mulyani.

“Indikasi bahwa SMI sudah panik karena pemerintah mengalami kesulitan likuiditas,” kata mantan Menko Perekomian itu di Jakarta, Senin (17/5).

“Bayar THR saja dipotong, uang haji dan wakaf diembat untuk infrastruktur, sudah paksa BI untuk cetak uang Rp 1.000 triliun dengan wajibkan BI beli surat utang di pasar primer, hingga usul naikkan pajak PPN jadi 15%,” tambanya seperti dikutip KedaiPena.Com.

Mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan bahwa cara-cara tersebut tidak kreatif untuk menggenjor penerimaan negara.

“Cara-cara panik dan tidak kreatif untuk genjot penerimaan sekadar untuk bisa bayar bunga utang sebesar Rp 345 triliun,” katanya.

Sementara, anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, dalam situasi sulit saat ini pemerintah seharusnya berpikir jernih dan rasional dalam mengeluarkan kebijakan.

“Di saat situasi berat seperti sekarang, segenap pihak khususnya pengambil kebijakan harus tetap berpikir jernih, dan rasional, tidak boleh panik atau membabi buta,” ucap Hendrawan kepada wartawan, Rabu (12/5).

Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini, daya beli masyarakat akan menurun jika pemerintah menaikkan tarif PPN.

“Kenaikkan PPN akan memukul daya beli masyarakat,” ujar Hendrawan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah harusnya membangkitkan sektor konsumsi dalam kondisi resesi seperti saat ini, bukan malah menaikkan PPN.

“Ini justru direm lajunya (daya beli masyarakat). Karena PPN merupakan kategori pajak tidak langsung, maka beban masyarakat bawah akan sama besar dengan masyarakat berpendapatan tinggi,” pungkasnya. (Very)

Loading...

Artikel Terkait