Presiden Jokowi: Pemerintah Akan Berlakukan PPKM Darurat

Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pemerintah akan memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat. Aturan ini dinilai penting untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

Kajian PPKM darurat yang diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan difinalisasi hari ini, dan diharapkan selesai untuk mengatasi lonjakan kasus positif Covid-19 yang semakin tinggi.

"Enggak tahu nanti keputusannya apakah 1-2 minggu, karena petanya sudah kita ketahui semuanya khusus hanya di Pulau Jawa dan Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi," ujar Presiden Jokowi dalam Munas Kadin Indonesia ke-8 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

Menurutnya, pemberlakuan PPKM darurat ini ditujukan agar kegiatan ekonomi di tengah masyarakat tidak semakin terpuruk.

Dia mengambil contoh, kenaikan kasus Covid-19 pasti selalu berpengaruh terhadap indeks kepercayaan konsumen.

"Begitu pembatasan ketat dilakukan, kemudian mobilitas turun, kasusnya ikut turun misalnya, indeks kepercayaan konsumen itu pasti akan naik. Tapi begitu kasusnya naik, indeks kepercayaan konsumen itu pasti selalu turun. Selaku kita lihat seperti itu," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Kenaikan kasus disebutnya juga turut mempengaruhi indeks penjualan ritel. Jokowi menyatakan, situasi ini sudah terjadi di Indonesia dan juga Thailand.

Kendati begitu, Presiden melihat ada secercah optimisme pada sejumlah angka ekonomi. Seperti purchasing manager index untuk manufaktur yang berada di posisi 55,3 pada Mei 2021.

Kemudian dari sisi suplai, yaitu ekspor tumbuh 58 persen, impor bahan baku tumbuh 97 persen. Lalu konsumsi listrik baik 28 persen, serta indeks kepercayaan konsumen yang kini berada di posisi 104,4.

"Angkat seperti ini yang tiap pagi masuk ke saya. Saya sarapannya angka-angka. Artinya ada optimisme di situ," ujar Jokowi.

"Oleh sebab itu kebijakan PPKM darurat mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi-kondisi tadi saya sampaikan. Sehingga kunci dari urusan ekonomi adalah bagaimana covid ini dikurangi, ditekan agar hilang dari Bumi Pertiwi," tambah Presiden.

(Draf PPKM Mikro Darurat. Foto: Liputan6.com)

Draft PPKM Mikro Darurat

Pemerintah dikabarkan akan kian memperketat pelaksanaan PPKM mikro tahap berikutnya. PPKM Mikro darurat disebutkan akan diperpanjang mulai 2 Juli sampai 20 Juli 2021.

Hal ini terkuak dalam dokumen yang beredar tentang Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi dan Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro.

Dikutip Liputan6.com, Rabu (30/6/2021), dalam dokumen menyebutkan jika peningkatan kasus Covid-19 selama seminggu terakhir perlu segera dikendalikan.

Pengendalian terutama pada Zona Merah dan Zona Oranye, agar tidak terus meningkat dan mengganggu upaya pemulihan ekonomi.

Khusus pada operasional perkantoran, baik BUMN, lembaga maupun perusahaan swasta akan ada perubahan signifikan.

Bila sebelumnya wilayah yang masuk selain zona Merah, aturan yang berlaku adalah WFH 50 persen dan WFO 50 persen, serta WFH 75 persen dan WFO 25 persen di zona merah, akan terjadi perubahan pada saat PPKM Mikro darurat berlaku.

Aturannya, di zona merah oranye, diberlakukan WFH 75 persen dan WFO 25 persen. Sementara untuk zona lainnya, ditetapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen.

Dikatakan jika pemberlakuan ini dilakukan dengan:

- Menerapkan Protokol Kesehatan secara lebih ketat

- pengaturan waktu kerja secara bergantian

- pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain

- pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari K/L atau masing-masing.

Skenario PPKM Mikro Darurat

Pemerintah berencana memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro pada 2 hingga 20 Juli 2021 mendatang. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 semakin meluas di masyarakat khususnya untuk zona merah dan oranye.

Dalam dokumen hasil Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi dan Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro, yang dikutip oleh Liputan6.com, Rabu (30/6/2021). Dari sebelas kegiatan masyarakat yang dibatasi hanya 10 kegiatan yang diperketat, salah satunya pusat perbelanjaan atau mall.

Mal atau pusat perbelanjaan yang semula pembatasan jam operasionalnya sampai dengan pukul 20.00 WIB (disesuaikan waktu setempat), menjadi pukul 17.00 WIB.

Sementara untuk pembatasan pengunjung masih sama, yaitu paling banyak 25 persen kapasitas dengan protokol kesehatan lebih ketat.

Sama halnya untuk Warung makan, Rumah makan, Kafe, Pedagang Kaki lima, Lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan atau Mal, untuk kegiatan Makan atau minum di tempat, paling banyak 25 persen kapasitas.

Serta pembatasan jam operasional mal hanya diperbolehkan sampai pukul 17.00 WIB (disesuaikan dengan waktu setempat). Sedangkan untuk layanan pesan-antar atau dibawa pulang diizinkan dengan pembatasan jam operasional sampai pukul 20.00.

Disisi lain, untuk restoran yang hanya melayani pesan antar atau dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. (Liputan6.com/*)