Nasional

Angka Putus Sekolah dan Buta Huruf Meningkat di Papua, GMKI Ingatkan Janji Jokowi

Oleh : Mancik - Sabtu, 02/10/2021 20:58 WIB

Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pengurus Pusat GMKI (PP GMKI) menyoroti keseriusan pemerintah Jokowi dalam membangun sumber daya manusia di tanah Papua.

Dari data dari Badan Pusat Statistik, IPM Indonesia meningkat dari 66.53 pada tahun 2010 menjadi 71.94 tahun 2020. Sayangnya data tersebut belum diimbangin peningkatan IPM dari Papua.

IPM Di Papua berada diangka 60.44 masih jauh dibandingkan IPM secara nasional bahkan jauh tertinggal dari daerah lain.

"Presiden Jokowi dinilai mampu meningkatkan IPM Indonesia, tapi sangat disayangkan IPM Papua masih rendah", ujar Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, (2/10/2021)

Jefri menyinggung Janji Jokowi terkait peningkatan SDM Papua serta 1000 mahasiswa Papua menjadi karyawan BUMN.

Ia menyampaikan, mutu pendidikan di Papua mengalami penurunan termasuk tingginya anak putus sekolah dan buta huruf.

Dari data dinas Pendidikan Provinsi Papua, angka putus sekolah di Papua mencapai 21 persen meningkat dari tahun 2020, sama halnya dengan buta huruf mencapai 27 persen.

"Anak di Papua putus sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya serta pembelajaran jarak jauh yang menggunakan ekosistem digital. Sungguh miris, tanah Papua sangat kaya, investasi tambang mencapai ratusan triliunan, kok bisa anak Papua putus sekolah karena tidak ada biaya dan akses internet", ujar Jefri Gultom.

GMKI meminta Presiden Jokowi untuk menepati Janjinya untuk menempatkan 1.000 mahasiswa Papua menjadi karyawan BUMN.

"Pemerintah harus mendorong mahasiswa Papua untuk belajar menguasai teknologi khususnya dalam bidang pertambangan. Ini sangat penting, mengingat tanah Papua menyimpan potensi sumber daya alam sangat melimpah seperti seperti potensi emas di blok Wabu yang bernilai 300 triliun," kata Jefri Gultom

Dalam pernyataan penutupnya, Jefri Gultom mengingatkan kembali bahwa kekayaan alam di tanah Papua harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Jefri meminta kepada pemerintah untuk serius bekerja dalam membangun sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan di Papua.*

Artikel Terkait