Polisi Usut Oknum Pegawai yang Diduga Bocorkan Data Pribadi Ratusan Guru di Banten

Jakarta, INDONEWS.ID - Unit siber Dirkrimsus Polda Banten tengah menangani kebocoran data pribadi 883 guru di lingkungan Dinas Pendidikan Banten. Data yang bocor melalui situs vboo.pub berupa nama, NIK, alamat, nomor HP, dan nama orang tua.

Polda Banten pun berupaya melakukan penanggulangan atas data yang bocor ke publik. Bahkan satu orang pegawai Dindik Banten yang disinyalir membocorkan data itu sudah diperiksa Polda Banten Senin (8/11) lalu.

"Karena ini menjadi laman publik milik pemerintah, setelah dilakukan penyelidikan awal terkait dengan kebocoran data atau ilegal akses terhadap laman milik pemerintah oleh Ditreskrimsus Polda Banten, upaya bersama dengan pemprov adalah merecovery sistem pengamanan dari kelompok data yang masuk dalam kewenangan atau penguasa dari Dinas Pendidikan Banten," kata Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga, Selasa (9/11).

Masyarakat diminta tidak mengakses aplikasi atau website vboo.pub katena mengandung malware atau virus, yang bisa berbahaya jika terhubung dengan gadget atau perangkat komputer penggunanya. Dikhawatirkan, jika di akses, bisa menyerap data pribadi penggunanya.

"Disarankan untuk tidak mengakses laman yang sudah beredar. Bisa berbahaya dengan sistem keamanan dari masing-masing perangkat gadget yang digunakan untuk mengunduh website tersebut," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Banten, Tabrani, menjelaskan data yang bocor ke publik itu bukan berasal dari situs remis dinas. Namun data pribadi guru SMA sederajat di Kabupaten Tangerang bisa diunduh melalui situs penyimpanan data vbook.pub.

Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui informasi yang bocor merupakan data lama Disdik Banten. Itu, katanya, data sebelum dia menjabat sebagai kepala dinas dan tidak mencantumkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

"Bukan bocor web. Perlu diketahui web Dindik tidak memuat data privat guru. Data disana hanya memuat nama, NIK, alamat, nomor HP tidak ada NIP di situ. Kalau di situ ada guru mestinya ada NIP. Tapi itu hanya NIK," kata Tabrani kepada wartawan, Selasa.*