Menjelang Akhir Tahun, Presiden Minta Percepat Realisasi APBN Tahun 2021

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo, meminta percepatan realisasi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menegaskan, semua kementerian/lembaga harus berkonsentrasi dalam mempercepat realisasi anggaran yang ada.

Pada kesempatan ini, presiden menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk memperhatikan kembali daerah dengan serapan anggaran yang masih rendah.

“Tekankan pada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, seperti dikutip media ini dari laman resmi presiden.go.id, Jakarta, Rabu,Kamis,(18/11/2021)

Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk mewaspadai berbagai risiko global yang mungkin terjadi ke depan.

Perkembangan ekonomi global perlu diperhatikan guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

"Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede. Kemudian risiko tapering off dari Amerika betul-betul dilihat, dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan," ungkapnya.

Selain itu, Presiden menyoroti fenomena siklus commodity supercycle. Presiden merasa fenomena ini juga perlu diwaspadai apalagi komoditas unggulan ekspor Indonesia saat ini melonjak tinggi.

"Ini umumnya berlangsung, biasanya hanya berlangsung 18 bulan, jadi langkah-langkah antisipasi untuk itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor,” imbuhnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan, tantangan pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19 ada pada potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia.

Karena itu, ia meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 harus dapat menjadi instrumen utama dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena itu, APBN di tahun 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing di ekspor dan daya saing di investasi,” jelasnya

Menurutnya, penajaman dan efisien belanja perlu dilakukan. Anggaran belanja yang tidak perlu dapat dialihkan ke anggaran belanja produktif dan anggaran tersebut diharapkan sudah dapat direalisasikan pada Januari 2022.

"Artinya di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi untuk agar di awal tahun, di bulan Januari (2022) itu sudah bisa dieksekusi dan kita harus menyiapkan, sekali lagi dasar untuk pelaksanaan itu,” tutupnya.*