Daerah

Bupati Tanah Datar Tanggapi Pandangan Delapan Fraksi Terhadap Raperda APBD 2022

Oleh : Abdi Lisa - Kamis, 18/11/2021 18:06 WIB

Tanahdatar, INDONEWS.ID -- Bupati Tanah Datar Eka Putra tanggapi  Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Tanah Datar Atas  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022.

 
Nota penjelasan itu disampaikan Bupati dalam Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra dihadiri 25 anggota, Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah dan Kabag di lingkup pemkab Tanah Datar, di ruang sidang utama DPRD Tanah Datar.
 
Secara umum Jawaban yang disampaikan pada sidang  sebelumnya melalui juru bicara fraksi yaitu  Fraksi PPP dengan Juru Bicara Zulhadi, Fraksi PKS oleh Abu Bakar, Fraksi Perjuangan oleh Golkar Afriman Dt. Majo Indo, Fraksi Gerindra oleh Afrizal, Fraksi Nasdem oleh Adrijinil, Fraksi Demokrat oleh Eri Hendri, Fraksi Hanura oleh Wadrawati dan Fraksi PAN oleh Jasmadi.
 
Secara umum disampaikaj bupati terkait  bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2022 yaitu dengan mengoptimalkan potensi daerah melalui objek-objek retribusi, pajak  dan pendapatan lainnya.
 
Sehubungan dengan Program Unggulan (Progul) pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target RPJMD, bupati jelaskan, target pencapaian RPJMD dan Progul pada tahun 2022 ditargetkan 25 % dengan prioritas di bidang tenaga kerja, koperasi UKM,Pariwisata, pertanian, informasi telekomunikasi, kesejahteraan rakyat administrasi dan pemberdayaan masyarakat.
 
Selain itu, sebut Bupati pada rancangan APBD 2022 sudah mengalokasikan progul dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain bantuan pembajakan sawah melalui brigade alsintan, asuransi ternak dan usaha tani padi, pelatihan UMKM dan bantuan modal UMKM. 

Kemudian terkait  dengan penyelesaian batas daerah antara Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kanduang kabupaten Solok, pada saat ini tim penegasan tapal batas pada saat ini menunggu jadwal dari tim penegasan batas dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk verifikasi dan validasi data sesuai factual masyarakat di lapangan.
 
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi mengatakan pernyataan, pertanyaan dan saran yang disampaikan 8 Fraksi DPRD bertujuan untuk penyempurnaan Ranperda APBD 2022, selanjutnya pembahasan ditargetkan rampung pada akhir November 2021, selanjutnya DPRD bersama TAPD akan melakukan pembahasan sampai tanggal 24 November mendatang dilanjutkan dengan rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap  Ranperda APBD 2022. (M.Datuk)

Loading...
TAGS : Tanahdatar

Artikel Terkait