Kaukus Masyarakat Sipil Akan Serahkan Audit Bisnis PCR ke KPK dan Polri

Jakarta, INDONEWS.ID -- Perwakilan Kaukus Masyarakat Sipil Ferry Juliantono mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan hasil audit PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI) terkait bisnis tes PCR kepada lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

"Hasilnya kita akan sampaikan ke instansi relevan seperti KPK, BPK, polisi, maupun DPR," ujar Ferry seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (29/11) malam.

Ferry mengatakan terkait rencana audit tersebut, pihaknya akan fokus pada sisi pengadaan PCR yang dilakukan melalui impor. Selain itu, pihaknya turut menyoroti proses pembelian dan penetapan harga tes PCR di Indonesia.

"Namun jika mereka tidak memberi akses kepada kita (untuk audit, red.), maka kita bisa simpulkan bahwa ada apa-apanya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Kaukus Masyarakat Sipil untuk demokrasi dan keadilan menyatakan siap mengaudit PT GSI, salah satu perusahaan penyedia tes polymerase chain reaction (PCR) dalam mendeteksi Covid-19.

PT GSI diduga terkait dengan Luhut lewat PT Toba Bumi Energi dan Menteri BUMN Erick Thohir melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri yang dipimpin saudaranya Boy Thohir.

Luhut pernah membatah bahwa pihaknya tidak mencari untung dari bisnis tes PCR tersebut. Seadainya mendapat keuntungan, maka perusahaan kembali menggunakan keuntungan tersebut untuk kegiatan sosial seperti pengadaan bisnis PCR.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mempersilakan Kaukus Masyarakat Sipil untuk mengaudit PT GSI terkait bisnis tes swab PCR.

"Silahkan saja untuk audit ajukan permohonan ke PT GSI. Toba Sejahtera hanya pemilik saham minoritas di kewirausahaan sosial itu, namun dari Pak Luhut tidak ada keberatan untuk audit dimaksud," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/11).

Namun, Jodi mengajukan syarat kepada kelompok masyarakat sipil tersebut sebelum mengaudit PT GSI. Ia meminta Kaukus Masyarakat Sipil menyumbangkan 50.000 tes PCR dan alat genome sequencing jika tidak ditemukan apapun dalam hasil audit tersebut.

"Seperti yang dilakukan Pak Luhut dan teman-teman beliau atau paling tidak mereka melakukan bakti sosial yang sepadan. Supaya fair, masyarakat juga bisa melihat niat baik mereka, jangan bisanya membuat gaduh," pungkasnya. ***