Baliho Puan Maharani dan Airlangga Hartarto berdampingan di Kota Malang. (Foto: Detik.com)
Jakarta, INDONEWS.ID --- Partai Golkar sejauh ini masih menyatakan menolak presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden diturunkan nol persen dari sebelumnya 20 persen suara di DPR atau 25 persen perolehan suara pemilu nasional sebelumnya.
Hal itu setidaknya disuarakan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Nurul Arifin. Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa partainya tidak setuju dengan usulan Ketua KPK Firli Bahuri terkait presidential threshold atau ambang batas presiden 0 persen dan mahar politik nol rupiah.
Ia berpendapat bahwa ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold (PT) harus tetap ada dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu).
"Saya berpendapat ya bahwa presidential threshold itu harus tetap ada. Karena jika tidak ada, maka para calon itu tidak akan tersaring," kata Nurul kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).
Menanggapi pertanyaan Nurul Arifin tersebut, peneliti Indonesian Research Group, Zulfikar MSE mengatakan penolakan tersebut menunjukkan bahwa partai beringin masih memihak kepentingan oligarki dan kepentingan partai politik dan bukan kepentingan rakyat untuk mendapatkan calon pemimpin yang terbaik.
Ia menilai penolakan Golkar itu sangat picik, egois dan hanya mengutamakan kepentingan sempit oligarkis. “Hal ini juga menunjukkan watak Golkar yang oportunis, egois dan oligarkis,`` kata Zulfikar seperti dikutip Konfrontasi.com.
Baca juga : Memikirkan Pikiran dan Tindakan Politik Jokowi
Direktur Forum Kebangsaan Muhamad Muntasir mengatakan bahwa politisi Golkar tersebut tidak mengerti karena sejatinya persoalan presidential threshold tidak ada di dalam UUD 1945.
“Itu anggota DPR Golkar ngerti ndak bahwa Threshold tidak ada di UUD45 ? Paham ndak itu jadi basis dari demokrasi kriminal dan sumber upeti illegal untuk partai. Jangan hanya bisa jadi corong kepentingan oligarki doang,`` kata alumnus FISIPOL UGM tersebut.
Sementara itu, Direktur Riset Freedom Foundation Darmawan menilai sikap Golkar dan PDIP yang menolak threshold nol persen tersebut karena takut berkompetisi secara fair. Selain itu, katanya, hal tersebut menunjukkan keburukannya sebagai parpol yang lebih mementingkan kuasa dan uang, ketimbang menyelamatkan bangsa dari kehancuran ekonomi, pandemi dan maraknya korupsi di tengah cengkeraman oligarki.
``Kita butuh pemimpin mumpuni di semua level, dan agenda itu bisa dengan threshold Nol persen. Tapi Golkar malah menjegal hal itu, payah dan buruk,`` katanya. ***