Nasional

Tanggapi Artikel Jaya Suprana, Rizal Ramli: Akhirnya Sebel Juga dengan Akal-akalan Threshold

Oleh : very - Kamis, 13/01/2022 20:45 WIB

Rizal Ramli bersama Jaya Suprana dan Christianto Wibisono. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID --- Artikel opini dari pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Jaya Suprana berjudul “Kemelut Ambang Batas Pencalonan Presiden” yang ditayangkan Kompas.com, pada Kamis (13/1) menarik disimak.

Artikel tersebut akhirnya memantik diskusi dan komentar dari para netizen. Salah satunya dari Tokoh Pergerakan Dr Rizal Ramli.

“Wah top abiss, Mas Jaya,” ujar Rizal Ramli dalam akun Twitternya, yang kemudian dibagikan kepada Jaya Suprana melalui @JayaSupranaShow di Jakarta, Kamis (13/1).

Kemudian, ekonom senior ini melanjutkan cuitannya. “Ajukan Judicial Review ke MK menolak threshold 20%. Mas Jaya tokoh non-partisan dan humanis, akhirnya sebel juga dgn akal2an threshold, yg tidak ada di UUD,” tambah Rizal Ramli.

Seperti diketahui, dalam artikel yang singkat namun isinya padat itu pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan itu memulai tulisannya dengan pendapat pro dan kontra terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold yang saat ini sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, kelompok yang kontra berargumentasi bahwa Presidential Threshold yang berlaku di Indonesia masa kini sampai dengan pilpres 2024 hukumnya wajib harus digugat sebab sama sekali tidak tepat dan benar sehingga merusak demokrasi kini dan masa depan.

Sementara kelompok pro merasa yakin bahwa Presidential Threshold yang berlaku di Indonesia masa kini sampai dengan pilpres 2024, tidak perlu digugat sebab sudah sempurna tepat dan benar demi menghadirkan demokrasi.

Sedangkan partai-partai kecil yang merasa tidak mampu memenuhi syarat ambang batas pemilihan presiden merasa tidak nyaman dengan Presidential Threshold yang berlaku di masa kini sampai dengan pilpres 2024.

Lantas, apa dan bagaimana kepentingan dirinya sebagai rakyat biasa?

Jaya Suprana mengatakan, sebagai rakyat, dirinya menyadari bahwa dia tidak berani berambisi menyapreskan diri. Karena, mustahil ada rakyat kecuali dirinya sendiri yang menyalonkan apalagi memilih sebagai presiden.

“Namun sebagai rakyat jelata yang memiliki hak asasi untuk berpendapat serta menyampaikan pendapat, maka dengan penuh kerendahan hati saya memberanikan diri untuk bergabung ke sesama warga yang memohon perkenan Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas pemilihan presiden sampai dengan titik nol persen alias 0 persen,” ujarnya.

Permohonannya itu, kata Jaya, sepenuhnya untuk kepentingan beberapa warga Indonesia yang menurut keyakinannya cukup layak dan cukup mampu menjadi capres untuk ikut berlaga di pilpres 2024.

Dia mengatakan bahwa sebenarnya parpol besar tidak perlu kuatir terhadap Presidential Threshold 0 persen, sebab yang memilih presiden bukan parpol tetapi rakyat.

“Memang dengan Presidential Threshold 0 persen para parpol kecil bisa menyalonkan capres masing-masing. Namun akhirnya yang memilih, menentukan siapa layak menjadi presiden tetap bukan parpol, tetapi rakyat,” katanya.

Karena itu, katanya, jika capres dari parpol besar disukai rakyat, maka akan dipilih dan dengan sendirinya capres parpol kecil akan kalah dalam pilpres.

“Dari konstelasi titik-titik probabilitas dapat ditarik kesimpulan bahwa Presidential Threshold 0 persen lebih berpihak ke rakyat ketimbang parpol,” ujarnya. ***

Loading...

Artikel Terkait