Jakarta, INDONEWS.ID --- Puluhan tahun bekerja sebagai auditor bukan waktu yang singkat bagi Syafri Adnan Baharuddin untuk menempa dirinya sebagai seorang profesional. Syafri – demikian dia biasa disapa – selama 25 tahun mengabdi di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Pengawasan Keuangan Daerah.
Kemudian, dia mengabdi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Auditor Utama selama 5 tahun dan selanjutnya dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk WTO di Jenewa.
“Rekan sesama Dubes mengenal saya sebagai seorang yang sangat disiplin, salah satunya disiplin dengan waktu,” ujarnya memulai perbincangan di sebuah mall di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (13/1).
Berdasarkan pengalaman dan kompetensi tersebut, mantan Tenaga Ahli Menteri Keuangan RI ini coba mendaftarkan diri untuk menjadi anggota BPK RI periode tahun 2022-2027.
Mengaku mendaftarkan diri pada hari terakhir penyerahan berkas untuk mengikuti seleksi menjadi anggota BPK yang dibuka pada 30 November sampai 8 Desember 2021 lalu.
“Saya memasukkan berkas pendaftaran di hari terakhir pendaftaran. Saya tanya kepada orang di sektretariat, katanya saya berada di nomor ke-9. Namun, saat diumumkan kami yang mendaftarkan diri menjadi 17 orang,” ujarnya.
Ke-17 orang tersebut harus merebut “tiket” untuk dua orang anggota BPK yang sudah menyelesaikan waktu pengabdiannya. Satu orang menjabat sebagai Ketua BPK, yaitu Agung Firman Sampurno - yang sudah 2 periode bekerja di BPK - dan satunya lagi yaitu Isma Yatun karena sudah menjalankan tugasnya selama 5 tahun dan karena itu bisa mengajukan lagi sebagai anggota BPK.
Tiga Kali Dapat Peringkat Tertinggi di DPD
Bukan kali ini saja mantan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini mendaftarkan diri mengkuti fit and proper test sebagai anggota BPK. “Dengan kali ini, saya sudah lima (5) kali mencoba mendaftarkan diri. Jadi buat saya ini sudah cukup. Saya berusaha seoptimal mungkin. Dan kalau sudah tidak lolos biarlah berarti saya sudah cukup begini,” ujarnya pasrah.
Mengapa Syafri harus lima kali mencalonkan diri menjadi anggota BPK? “Saya miris saja terhadap kondisi bangsa dan negara ini. Saya bilang bahwa saya ini bukan santo (orang kudus dalam gereja Katolik) yang bebas dari kesalahan. Tapi saya berusaha mengawal dan memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa ini,” ujarnya.
Alumnus S3 Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada - Univ. of Pittsburgh, USA itu mengatakan, bahwa selama 4 kali mendaftar, dirinya 3 kali mendapat peringkat tertinggi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun hasil voting selalu menunjukkan saya tidak terpilih.
“Saya katakan bahwa saya ingin mendapatkan jabatan yang terhormat ini, juga dengan cara-cara yang terhormat. Saya selalu percaya anggota Dewan yang terhormat, mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.
Saat ini muncul wacana di DPR untuk melakukan revisi terhadap UU BPK. Terkait wacana revisi tersebut, dia mengaku tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. “Lebih baik jika –salah satunya – yaitu perpanjangan usia anggota BPK dari 67 menjadi 70 tahun,” ujarnya.
Ke depan, kata alumnus Wharton School, USA untuk short course dalam -Global Strategic Leadership ini, sebaiknya harus ada jumlah yang proporsional antara perwakilan kaum profesional dan perwakilan politisi di BPK.
“Karena BPK adalah badan profesional maka kita berharap ke depannya perlu dipikirkan dari 9 anggota BPK tersebut setidaknya ada beberapa orang dari profesional auditor, termasuk dari kalangan intern. Hal itu juga bisa sebagai lanjutan karir bagi para pejabat eselon 1 di BPK,” ujar mantan Anggota Majelis Pertimbangan Alumni IKANAS STAN tersebut.
Ketua G33 (Negara-Negara Agraris) di Jenewa-Swiss itu mengatakan, ada berbagai macam pembenahan yang harus dilakukan oleh BPK ke depan. Di antaranya yaitu perlu dilakukan inovasi dan kolaborasi antara BPK dengan lembaga lain seperti BPKP. “Contohnya bagaimana kita menggunakan BPKP sebagai aparat internalnya Presiden dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Mantan anggota Dewan Pengurus Nasional IAI ini mengatakan, jika dirinya terpilih menjadi anggota BPK maka dia tidak membutuhkan banyak waktu lama untuk melakukan penyesuaian diri.
“Saya mau bilang bahwa barang kali saya tidak butuh waktu lama karena dengan latar belakang akademis dan pengalaman, saya memahami medannya, yaitu BPK,” pungkasnya. (Very Herdiman)
Profil
Nama : Dr. H.E. Syafri Adnan Baharuddin, Ak., MBA., CA
TTL : Jakarta, 23 April 1959
Riwayat Pekerjaan:
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
Tenaga Ahli Menteri Keuangan
Duta Besar Republik Indonesia untuk WTO – Jenewa.
Auditor Utama BPK-RI
Direktur Pengawasan Keuangan Daerah BPKP
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP
Asisten Deputi Pengawasan dan Keterpaduan Kebijakan Sekretaris Negara
Pendidikan :
S3 Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada - Univ. of Pittsburgh, USA
(Fulbright Scholarship)
S2 MBA, Univ. of Rochester, USA
(Harvard Scholarship)
D4 STAN – Departemen Keuangan RI
Pendidikan Lain-Lain :
Wharton School, USA -Global Strategic Leadership
IMD, Switzerland - Negotiation for Value Creation
ITC ILO, Italy - ISSA Guideliness on Good Governance
Cornell University, USA - Policy Development Program
Berkeley University, USA - Innovation & Change Management
Kennedy Govt. School-Harvard, USA - Collaboration in Public Governance
Univ. of Connecticut, USA - Performance Audit
Organisasi :
Majelis Pertimbangan Alumni IKANAS STAN
Ketua G33 (Negara-Negara Agraris) –Jenewa, Swiss.
Ketua Caucus APEC – Jenewa, Swiss.
Expert Panel INTOSAI – Stockholm
Dewan Pengurus Nasional IAI
Ketua IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik
Sekjen Forbes –APIP
Ketua Senat Mahasiswa STAN
Pengalaman Mengajar :
MAKSI UI (Akuntansi Pemerintahan, Man. Stratejik) (2010-2012, 2015-2016)
D-IV STAN ( Man. Stratejik) ( 2016-2019)
Pasca Universitas Muhammadiyah Malang (Akuntansi Internasional) (2019 s.d. saat ini) dan Pasca Sarjana Universitas Ma Chung-Malang (2019 sd saat ini)
FE UNTAR (Audit Internal) (2002-2004)
**