Stadion Lukas Enembe tempat dihelatnya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua menyisahkan persoalan pelik. Pasalnya, vendor catering yang menyediakan kosumsi selama perhelatan ternyata belum dibayar hingga sekarang. Nilainya juga terbilang fantastis yakni mencapai Rp193 miliar.
Alhasil, vendor yang bernaung di bawah perusahaan bernama PT Imari Nourriture Indonesia (PT INI) itu melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tembusan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Padahal, PT INI resmi ditunjuk PB PON XX Papua untuk menyediakan konsumsi selama perhelatan.
Untuk diketahui, PT Imari Nourriture Indonesia (PT INI) ditunjuk PB PON XX Papua untuk melayani pekerjaan dalam bidang konsumsi khususnya VVIP, VIP, Paspampres, Atlet, Official, serta SDM saat perhelatan PON XX di wilayah kota Jayapura – Papua.
Dalam suratnya itu, Andhika Agung yang mewakili PT Imari Nourriture Indonesia (PT INI) mengatakan pihaknya ditunjuk langsung oleh Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) dengan anggaran yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di dalam klausalnya tercantum, jelas Andhika, adanya termin pembayaran sebesar 70 persen dibayarkan sebelum Opening dan sisanya sebesar 30 persen akan dibayarkan sebagai pelunasan saat acara PON XX berakhir.
“Namun pada kenyataannya hingga saat ini, kami belum menerima pencairan pembayaran sama sekali, dari total nilai kontrak kami kurang lebih sebesar Rp 193 miliar,” tulis Andhika Agung dalam surat terbuka itu.
Sebelumnya dikarenakan ada kekhawatiran pembayaran termin uang muka sebesar 70 persen tersebut tidak kunjung cair, maka untuk bisa meyakinkan terlaksananya pekerjaan pengadaan konsumsi tersebut, pihak PB PON XX memberikan kebijakan dengan memberikan pinjaman dana talangan sebesar 20 persen yang diambil dari persediaan dana APBD Papua dan mekanisme nantinya akan dipotong langsung dari pembayaran.
Namun, dikarenakan dana talangan tersebut sangat tidak mencukupi untuk membiayai pekerjaan sampai berakhirnya perhelatan PON XX Papua, selanjutnya untuk dapat mensukseskan event PON XX Papua, maka pihaknya terpaksa menggunakan dana pinjaman lain.
Atas dasar kontrak kerja yang diberikan oleh PB PON XX, selanjutnya surat kontrak itu, jelas Andhika Agung, dijadikan jaminan untuk meyakinkan dan melibatkan banyak suplier – suplier untuk bisa mensupport pengadaan barang dan jasa yang berasal dari Pulau Jawa dan lokal Papua, termasuk mendatangkan banyak SDM pendukung dari Pulau Jawa dan Lokal Intra Papua.
PT Imari Nourriture Indonesia melakukan upaya hasil dari pemberian pinjaman dana talangan APBD dari PB PON dan sebagian lagi dari pinjaman lainnya yang seluruhnya digunakan sebagai pembayaran uang muka kepada semua vendor barang dan jasa yang mensupport event PON XX Papua.
Maka seluruh pengadaan barang dan jasa maupun pengadaan SDM pendukung, terang Andhika, telah berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan pencapaian 100 persen dengan harapan sisa pembayaran kepada semua vendor maupun upah SDM dapat dilunasi setelah acara PON selesai.
Dikatakannya, sebagai akibat belum adanya pencairan pembayaran yang berlarut-larut hingga saat ini, maka hak itu sangat berakibat pada kerugian yang lebih besar bagi pihaknya dan suplier-supliernya, serta semua pihak nyaris tidak dapat melanjutkan usahanya.
"Bahkan, sebagian suplier sudah merumahkan para pegawainya dikarenakan kami belum sanggup untuk melunasi sisa pembayaran atas pengadaan barang dan jasa yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh para suplier".
Selain itu, sebagian besar SDM pendukung yang telah mensukseskan event PON XX Papua juga belum dapat dibayarkan upahnya dan menjadi beban moral yang sangat berat buat pihaknya.
“Sebelumnya kami sudah mengirimkan Surat kepada PB PON juga Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sudah mendapat Surat Balasan, namun jawabannya masih dirasa belum cukup mewakili kami bisa menjawab para subkon dan sebagian karyawan project kami yang belum terbayar hingga saat ini,” jelasnya.
Diakui, terakhir pihaknya mendapat informasi berupa surat balasan dari Kemenpora bahwa telah dilakukan koordinasi dengan BPKP Pusat sebanyak 2 kali yaitu 12 dan 18 Januari 2022 guna keperluan pembahasan rencana review atau audit yang akan dilaksanakan oleh APIP (BPKP dan Inspektorat Kemenpora) dengan perencanaan audit atau review yang dimulai pada minggu ke 4 Januari 2022.
Dan disampaikan juga oleh Kemenpora bahwa hasil audit tersebut sebagai dasar untuk pengajuan anggaran tahap II atas pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI di Papua tahun 2021.
“Selanjutnya kami juga mendapatkan informasi bahwa atas dasar pengeluaran anggaran dari Kementerian Keuangan tersebut harus ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari PB PON dan Kemenpora ke BPKP, kami sangat memahami itu. Namun menurut Informasi BPKP pun sampai saat ini belum menerima LPJ tersebut (koreksi jika kami salah),” ujarnya.
Atas dasar semua pengaduan dan keluhan serta beberapa catatan tentang informasi situasi terakhir itu, imbuh Andhika, pihaknya berkesimpulan bahwa semakin tidak jelas kapan pencairan bisa terlaksana dikarenakan aturan birokrasi yang begitu banyak dan begitu rumit. Padahal, kontrak kerja yang didapatkan dari PB PON XX sebenarnya sangat jelas dan dilindungi Undang-Undang.
“Kami menyesalkan bahwa urusan birokrasi yang begitu panjang telah menggugurkan secara sepihak atas kesepakatan yang tertera dalam perjanjian kontrak kerja untuk hak kami mendapatkan termin pencairan uang muka sebesar 70 persen. Yang mana seharusnya audit atau review anggaran biasanya dilakukan disaat verifikasi sisa pembayaran pelunasan dan bukan memulai dari Nol,” katanya.
“Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sangat berharap ada arahan dari Bapak selanjutnya terkait semua permasalahan kami ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata dari kami yang kurang berkenan kepada Bapak,” imbuhnya.
Berikut adalah isi lengkap surat terbuka dari PT Imari Nourriture Indonesia (PT INI) kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tembusan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
SURAT TERBUKA
Kepada Yth,
Presiden Republik Indonesia
Bapak Joko Widodo
di
Tempat
Dengan hormat,
Semoga Bapak dalam keadaan sehat serta senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT.
Dengan tidak mengurangi rasa hormat,
Sebelumnya perkenalkan Kami dari PT Imarri Nouriture Indonesia yang bergerak di bidang catering services adalah salah satu Perusahaan Catering yang berhasil lolos seleksi dan ditunjuk oleh PB PON XX papua untuk melayani pekerjaan dalam Bidang Konsumsi khususnya VVIP, VIP Paspampres, Atlet, Official, serta SDM saat perhelatan PON XX di wilayah kota Jayapura Papua.
Kami pun mendapatkan kontrak kerja langsung dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) atas anggaran yang diperoleh dari APBN. Yang mana di dalam klausulnya tercantum adanya termin pembayaran sebesar 704 dibayarkan sebelum opening PON XX dan sisanya sebesar 304 akan dibayarkan sebagai pelunasan saat acara PON XX berakhir.
Namun pada kenyataannya hingga saat ini, kami belum menerima pencairan pembayaran sama sekali, dari total nilai kontrak kami kurang lebih sebesar 193 Milyar, sebelumnya dikeranakan ada kekhawatiran pembayaran termin uang muka yang sebesar 704 tersebut tidak kunjung cair, maka untuk bisa meyakinkan terlaksananya pekerjaan pengadaan konsumsi tersebut pihak PB PON XX Papua memberikan kebijakan dengan memberikan pinjaman dana talangan sebesar 204 yang yang diambil dari persediaan dana APBD Papua dan mekanismenya nantinya akan dipotong langsung dari pembayaran, namun dikarenakan dana talangan tersebut sangat tidak mencukupi untuk membiayai pekerjaan sampai berakhirnya perhelatan PON XX, selanjutnya untuk dapat mensukseskan event PON XX kami terpaksa kami menggunakan dana pinjaman lain.
Untuk dikatahui bahwa, atas dasar kontrak kerja yang diberikan oleh PB PON XX Papua, selanjutnya surat kontrak tersebut oleh PT Imarri dijadikan jaminan untuk meyakinkan dan melibatkan banyak suplier suplier untuk bisa mensupport pengadaan barang dan jasa yang berasal dari Jawa dan Lokal Papua. Dan juga termasuk mendatangkan begitu banyak SDM pedukung dari Jawa dan Lokal Intra Papua.
Dari upaya yang telah dilakukan oleh PT Imarri hasil dari pemberian pinjaman dana talangan APBD dari PB PON dan sebagian lagi dari pinjaman lainnya yang seluruhnya digunakan sebagai pembayaran uang muka kepada semua vendor barang dan jasa yang mensupport event PON XX Papua , maka seluruh pengadaan barang dan jasa maupun pengadaan SDM pendukung telah berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan pencapaian 100 dengan harapan sisa pembayaran kepada semua vendor maupun upah SDM dapat kami lunasi setelah acara PON selesai.
Selanjutnya sebagai akibat belum adanya pencairan pembayaran yang berlarut larut hingga saat ini, maka
1. Hal ini sangat berakibat pada kerugian yang lebih besar bagi kami dan suplier suplier kami , dan semua pihak nyaris tidak dapat melanjutkan usahanya dan bahkan sebagian suplier sudah merumahkan para pegawainya dikarenakan kami belum sanggup untuk melunasi sisa pembayaran atas pengadaan barang dan jasa yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh para suplier.
2. Sebagian besar SDM pendukung yang telah mensukseskan event PON XX Papua juga belum dapat dibayarkan upahnya dan menjadi beban moral yang sangat berat buat kami.
Sebelumnya kami sudah mengirimkan Surat kepada PB PON juga Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sudah mendapat Surat Balasan, namun jawabannya masih dirasa belum cukup mewakili kami bisa menjawab para subkon dan sebagian karyawan project kami yang belum terbayar hingga saat ini.
Dari beberapa upaya yang telah kami lakukan , terakhir kami da informasi berupa surat balasan dari Kemenpora bahwa telah dilakukan koordinasi dengan BPKP Pusat sebanyak 2x yaitu tanggal 12 dan 18 January 2022 guna keperluan pembahasan rencana review atau audit yang akan dilaksanakan oleh APIP (BPKP dan Inspektorat Kemenpora ) dengan perencanaan audit / review yang dimulai pada minggu ke 4 bulan January 2022. Dan disampakan juga oleh kemepora bahwa hasil audit tersebut sebagai dasar untuk pengjuan anggaran tahap Il atas pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI di Papua tahun 2021.
Selanjutnya kami juga mendapatkan informasi bahwa atas dasar pengeluaran anggaran dari Kementerian Keuangan tersebut harus ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari PB PON dan Kemenpora ke BPKP, kami sangat memahami itu. Namun menurut Informasi BPKP pun sampai saat ini belum menerima LPJ tersebut (koreksi jika kami salah).
Atas dasar semua pengaduan/keluhan dan beberapa catatan tentang informasi situasi terakhir yang kami sampaikan, maka kami semakin tidak jelas kapan pencairan bisa terlaksana dikarenakan aturan birokrasi yang begitu banyak dan begitu rumit .
Padahal kontrak kerja yang kami dapatkan dari PB PON XX Papua sebenarnya sangat jelas dan dilindungi undang undang , kami menyesalkan bahwa urusan birokrasi yang begitu panjang telah menggugurkan secara sepihak untuk kesepakatan yang tertera dalam perjanjian kontrak kerja untuk hak kami mendapatkan termin pencairan uang muka sebesar 704 yang mana seharusnya audit/review anggaran biasanya dilakukan disaat verfikasi sisa pembayaran pelunasan dan bukan memulai dari nol.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sangat berharap ada arahan dari Bapak selanjutnya terkait semua permasalahan kami.
Kami mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang baik kepada Bapak Presiden.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.
Salam, Andhika Agung
Cc: - Ibu Sri Mulyani - Kementerian Keuangan