Wacana Penundaan Pemilu, Masyarakat Harus Waspadai `Time Buying Strategy`

Jakarta, INDONEWS.ID --- Seluruh elemen masyarakat sipil harus terus waspada dengan gerakan kampanye penundaan pemilu. Hal ini karena meski wacana ini memang cenderung melemah karena derasnya kritik publik, tapi potensi berubahnya arah masih terbuka mengingat “operasi politik” masih terus dilakukan.

“Inilah yang disebut sebagai ‘time-buying’ strategy. Strategi ini dilakukan bersamaan dengan strategi lain yaitu ‘face-saving’ strategy, yaitu semacam langkah antisipatif penyelamatan muka jika operasi ini gagal. Inilah yang dilakukan melalui dikeluarkannya pernyataan-pernyataan yang ambigu dan tidak tegas menyikapi isu ini,” ujar Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Achmad Choirul Umam, Ph.D, dalam acara Zoominar Paramadina Graduate School of Communication General Lectures bertajuk “Membaca Arah Politik Dibalik Polemik Penundaan Pemilu” (Pandangan Teoritis dan Analisis Big Data), di Jakarta, pada 26/3).

Menurutnya, jika masyarakat sipil dan seluruh elemen tidak waspada, maka bukan mustahil pengubahan konstitusi untuk mengakomodasi perpanjangan kekuasaan dapat terealisasi sebagaimana yang telah terjadi di sejumlah negara yang memiliki basis demokrasi lemah seperti Argentina, Brasil, Kolombia, Pakistan, atau Rusia.

Prof Dr Didik J. Rachbini mengatakan terdapat indikasi hasrat untuk memperbesar kekuasaan di balik wacana penundaan pemilu yang sedang terjadi.

Sebuah teori ekonomi menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya didorong  perluasan kekuasaan (empire building theory). “Dalam lensa inilah, perilaku elit politik dalam mengusung wacana penundaan pemilu dapat ditafsirkan mempunyai tujuan untuk memaksimalkan profit dan memperluas kekuasaan,” ujarnya.

Prof Didik mengatakan, terdapat peran special interest groups dalam politik, yaitu kelompok kepentingan yang bergerak di bawah tanah dan keberadaannya tidak terlihat secara resmi.

“Special interest group ini memiliki perilaku rent-seeking, yaitu ‘menyewa’ kekuasaan politik untuk memperoleh keuntungan bisnis. Dalam wacana penundaan pemilu, rent-seeker tersebut perlu ditinjau berada pada area keuntungan bisnis tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Data Scientist, Omar Abdillah, MT mengatakan berdasarkan analisis percakapan di media sosial terkait isu penundaan pemilu yang dilakuka pada 2-8 Maret 2022 menemukan bahwa dari 76.000 perbincangan di media sosial menunjukkan 79.5% cuitan berisi respon negatif terhadap wacana tersebut.

Sebanyak 88% cuitan berisi sentimen emosi amarah dan takut merespon wacana ini, dan 92% cuitan secara spesifik berisi penolakan terhadap wacana penundaan pemilu.

“Dengan demikian, hasil ini berbeda 180 derajat dengan analisis big data yang dikemukakan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang mengklaim menemukan 110 juta pengguna twitter mendukung penundaan pemilu,” ujarnya.

Menurutnya netizen pengguna media sosial twitter biasanya lebih kritis, lebih punya perspektif lain terhadap fenomena apa yang terjadi di masyarakat. Data tersebut, katanya, kebanyakan diambil dari percakapan di twitter.

Dari analisis tokoh yang muncul di twitt-twitt netizen terkait isu penundaan pemilu, mayoritas netizen mengaitkannya dengan tokoh-tokoh yaitu, pertama Presiden Joko Widodo, selanjutnya Menteri Luhut Pandjaitan, kemudian tokoh-tokoh lain seperti Megawati, Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Karena itu, mayoritas netizen sangat berharap agar Presiden Joko Widodo bisa memberikan klarifikasi dan pernyataan terkait isu penundaan pemilu tersebut. “Apabila presiden masih bersikap mendiamkan terhadap isu yang amat rawan tersebut, maka dikhawatirkan masyarakat mengartikan sikap diam presiden Jokowi sebagai sebuah persetujuan terhadap usulan penundaan pemilu,” ujarnya.***